Tanjung Redeb – Masalah Tapal batas lahan antara Kabupaten Berau dan Kutai Timur (Kutim) belum juga berakhir hingga hari ini. Pemerintah daerah juga dinilai belum menunjukkan langkah-langkah progresif mengatasi persoalan itu.
Padahal, masalah itu terus disampaikan pada beberapa kesempatan. Termasuk pada saat musyarawah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Biatan yang dilaksanakan pada Senin (27/02/2023) silam.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena menegaskan masalah tapal batas itu menyebabkan masyarakat yang berdiam di lokasi itu merasa tidak aman. Berbagai ketegangan juga masih sering muncul. Karena itu, dirinya meminta bupati untuk segera menangani masalah itu.
“Ini memang ranahnya kepala daerah, bupati selaku pemangku kebijakan yang harus ambil andil. Makanya saya bilang ibu bupati harus ke Biatan untuk lihat langsung. Tapi hingga hari ini bupati belum sampai ke sana,” jelasnya.
Disampaikan Darlena sebelumnya, permasalahan itu mesti diatasi sebab hal itu sangat berdampak pada masyarakat sekitar, khusunya yang tinggal di Kampung Biatan Ilir. Hak masyarakat kampung itu juga sebagiannya sudah diambil oleh Kutim.
“Karena, mereka sudah ada ketegangan. Sampai sudah ada masyarakat yang pindah ke Sulawesi. Hasil kebun mereka juga sudah diambil oleh Kutim,” tegasnya.
Melihat belum adanya langkah solutif yang dapat ditempuh dua pemerintahan ini, Darlena sekali lagi meminta agar Bupati Berau dapat bertemu dengan Bupati Kutim guna membahas masalah itu. Sebab, keluhan dari masyarakat masih terdengar nyaring.
“Masyarakat dan kepala kampung sudah meminta kami ketika menjalankan Reses pada saat itu untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi, apalah daya kami. Karena itu persoalan ini kita prioritaskan dulu,” pintanya.
Menanggapi Darlena, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menjelaskan saat ini, masalah tersebut sedang ditangani pemerintah daerah. Meskipun belum ada penyelesaian yang berarti soal itu, upaya penanganannya sedang diupayakan.
“Mengenai batas wilayah antara Berau dan Kutim, kami dan Forkopimda sedang mengupayakan dan akan melaksanakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kutai Timur,” singkatnya. (TNW/FST)
