SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda memusnahkan sejumlah barang bukti hasil penindakan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Dari berbagai barang yang dimusnahkan, minuman keras (miras) menjadi barang bukti terbanyak dengan jumlah mencapai sekitar 4.000 liter atau setara ribuan botol.
Pemusnahan tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut penegakan Perda terhadap barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Rabu (11/11/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shant, menegaskan seluruh proses penindakan hingga pemusnahan dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap pelanggaran Perda mendapatkan penyelesaian yang jelas sekaligus menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
“Ini sebagai tindak lanjut dari penegakan Perda kita. Semua barang yang sudah berkekuatan hukum kita selesaikan,” ujar Neneng.
Selain ribuan liter miras, sejumlah barang bukti lain turut dimusnahkan, di antaranya alat suntik serta berbagai perlengkapan yang berkaitan dengan pelanggaran aturan daerah.
Neneng berharap pemusnahan tersebut menjadi pesan bagi masyarakat dan pelaku usaha agar selalu menjalankan aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan Pemkot Samarinda tetap membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang masih belum memahami aturan, terutama terkait lokasi maupun ketentuan dalam menjalankan usaha.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin aktivitas ekonomi masyarakat berakhir pada tindakan penertiban hanya karena kurangnya pemahaman terhadap aturan.
“Kami tidak ingin kegiatan ekonomi masyarakat harus ditindak. Kalau ada yang belum memahami Perda, silakan berkomunikasi dengan Pemkot Samarinda agar mengetahui aturan dan lokasi yang diperbolehkan,” jelasnya.
Neneng juga menyoroti dampak peredaran minuman keras yang dinilai dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsumsi alkohol secara berlebihan, kata dia, berpotensi membuat seseorang kehilangan kendali dan memicu konflik di lingkungan sekitar.
Di sisi lain, ia memberikan apresiasi kepada jajaran Satpol PP Kota Samarinda atas pelaksanaan penegakan Perda sepanjang tahun ini.
Menurut Neneng, keberhasilan Satpol PP tidak hanya diukur dari jumlah barang yang diamankan, tetapi juga dari tertibnya proses administrasi hingga tahapan akhir pemusnahan barang bukti.
“Saya melihat teman-teman Satpol PP luar biasa. Target kinerja tercapai dengan baik, dan seluruh proses tindak lanjut hasil penegakan Perda juga diadministrasikan dengan baik sampai pemusnahan,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, tidak seluruh barang bukti langsung dimusnahkan. Salah satunya tabung gas yang masih harus melalui proses koordinasi dengan pihak Pertamina.
Neneng menjelaskan, penanganan tabung gas memiliki mekanisme khusus karena berkaitan dengan distribusi dan kuota kebutuhan masyarakat Samarinda.
Karena itu, pemerintah daerah tidak dapat melakukan pemusnahan secara langsung tanpa koordinasi dengan pihak terkait.
Pemkot Samarinda memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), sehingga tidak menimbulkan dampak baru yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat.
“Kami ingin memastikan semuanya berjalan sesuai SOP dan sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait, sehingga tidak menimbulkan persoalan lain yang justru merugikan masyarakat,” pungkasnya.
