SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong penguatan pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik atau vape menyusul meningkatnya penggunaan perangkat tersebut di masyarakat, termasuk di kalangan pelajar.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menilai, kemudahan akses terhadap vape perlu diimbangi dengan edukasi dan pengawasan yang lebih serius. Tidak hanya terkait penjualan dan distribusinya, tetapi juga potensi penyalahgunaan cairan vape sebagai sarana memasukkan zat berbahaya maupun narkotika.
“Pencegahan harus kita lakukan sejak dini sebelum persoalan berkembang lebih jauh,” kata Seno Aji saat membuka Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kaltim terkait pembatasan dan pengawasan distribusi, jual beli, promosi, iklan, serta penggunaan vape atau rokok elektrik di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, persoalan penyalahgunaan narkotika tidak dapat ditangani hanya oleh satu lembaga. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, BNN, aparat penegak hukum, sekolah, keluarga, hingga masyarakat.
Seno Aji menekankan pentingnya memperluas edukasi bahaya narkoba dan risiko penggunaan vape sejak usia sekolah. Anak-anak dan remaja, kata dia, perlu mendapatkan pemahaman mengenai dampak penggunaan produk yang kandungannya tidak terjamin.
“Edukasi harus dimulai dari lingkungan pendidikan, mulai tingkat dasar hingga menengah. Anak-anak harus memahami risiko yang dapat muncul dari penyalahgunaan narkoba maupun penggunaan vape secara tidak tepat,” ujarnya.
Selain mengawasi peredaran vape di lingkungan masyarakat, Wagub Kaltim juga mengingatkan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap jalur masuk narkotika, khususnya kawasan perbatasan dan jalur tidak resmi yang berpotensi menjadi pintu masuk penyelundupan.
Ia menyebut, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba, baik melalui upaya pencegahan maupun penindakan.
“Pencegahan narkoba membutuhkan kerja bersama. Semua pihak memiliki peran untuk menciptakan lingkungan yang aman, terutama bagi generasi muda,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kaltim, lanjut Seno Aji, siap mendukung langkah BNN bersama kepolisian dan instansi terkait dalam memperkuat sistem pengawasan serta pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Ia berharap FGD tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret berupa pemetaan celah pengawasan, pembagian tugas antarinstansi, hingga strategi tindak lanjut yang dapat diterapkan di lapangan.
“Yang terpenting adalah menyatukan komitmen agar seluruh langkah yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan melindungi generasi penerus,” pungkasnya.
