Tanjung Redeb – Rencana penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang diwacanakan Pemprov Kaltara ditolak beberapa pejabat Berau baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif. Penolakan tersebut terjadi karena beberapa alasan.
Dari segi anggaran, APBD Berau dinilai lebih besar dari Kaltara. Tak hanya itu, setiap tahun Berau selalu mendapat dana bagi hasil (DBH) dari kabupaten/kota lain di Kaltim. Sedangkan dari sektor potensial, destinasi wisata Berau lebih unggul dari Kaltara.
“Kalau mau melihat ruginya bergabung ke Kaltara, gampang aja. Hitungannya dari sisi APBD. Makanya saya tolak,” ungkap Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, M. Said.
Melihat APBD itu, menurut Said, Berau bukannya dihidupi oleh Kaltara, malah sebaliknya menghidupi Kaltara. Apalagi progres pembangunan di Kaltara saat ini dinilai lambat.
“Justru itu (menghidupkan Kaltara, red) yang diharapkan Kaltara. Sebenarnya pembentukan Kaltara berharap pembangunan semakin cepat, malah semakin jauh dari Kaltim,” tegasnya.
Tak hanya itu, Said juga mempertanyakan validitas survei dan kajian terkait 70 persen suara warga Berau yang disebut mau bergabung dengan Kaltara. Baginya, survei itu dibuat oleh Kaltara demi mencapai tujuan yang diharapkannya.
“Nanti Berau juga akan membuat kajian. Kalau survei dan kajian kan tergantung siapa yang berkepentingan. Bujur, memang dibuat oleh Kaltara,” imbuhnya.
Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah meminta pemerintah daerah untuk berpikir seribu kali dan membuat “Win-win Solution,” sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Kaltara.
“Kalau mau pindah ke sana kita mesti berpikir seribu kali. Karena, menurut saya lebih menguntungkan bergabung dengan Kaltim daripada Kaltara,” paparnya.
Kaltara, lanjutnya, memang mempunyai hak untuk meminta Berau bergabung dengannya. Apalagi potensi anggaran dan posisi strategis Berau yang sangat menguntungkan Kaltara.
“Tetapi kenapa tidak dari dulu? Untuk saat ini dengan APBD kita yang signifikan, dan Bankeu yang signifikan, kita beralih ke Kaltara apa untungnya bagi kita?” bebernya.
Diakuinya, secara historis, sosial, dan budaya, Berau dan Kaltara memiliki keterkaitan satu sama lain. Jarak yang dekat ke Bulungan daripada Samarinda juga menjadi salah satu faktor yang magnetis.
“Tapi aspek-aspek lain kan harus diperhatikan. Apalagi kita merupakan daerah dengan destinasi wisata unggulan di Kaltim dan akan menjadi destinasi wisata unggulan di IKN,” ujarnya.
Senada dengan Said dan Syarifatul, Mantan Bupati dan Anggota DPRD Kaltim Agus Tantomo juga menolak bergabungnya Berau ke Kaltara. Pasalnya, tidak menyejahterakan masyarakat Berau.
Indikator kesejahteraan itu baginya diukur dari segi anggaran. Karena itu, bila anggaran Berau yang besar ini terpotong karena bergabung ke Kaltara, maka otomatis masyarakat Berau tidak akan lebih sejahtera dari saat ini.
“Saat ini anggaran kita Rp 3 triliun lebih. Sehingga betulkah kalau kita bergabung ke Kaltara, anggaran kita bisa lebih daripada ini dan kita lebih sejahtera? Ya nggak mungkin,” celetuknya.
Menurutnya, APBD Berau yang besar saat ini terjadi karena Berau menerima DBH dari produksi minyak dan gas dari kabupaten/kota lain di Kaltim berdasarkan UU DBH. DBH yang besar itu tidak akan diterima lagi oleh Berau jika bergabung dengan Kaltara.
“Itu yang terjadi juga dengan Bulungan waktu dia bergabung dengan Kaltim. Jika dia masih dengan Kaltim, saya yakin APBD-nya jauh lebih besar. Artinya kalau nanti kita bergabung ke Kaltara, siap-siap saja nasib kita seperti Bulungan,” tambahnya.
Dengan melihat alasan itu, Agus menilai bergabungnya Berau ke Kaltara sangat merugikan Berau. Bahkan membahas wacana itu hanya membuang-buang waktu dan energi.
“Kalau aku bilang, buang-buang energi saja membahas ini. Sebab tidak ada untungnya dan sudah terbukti merugikan. Sudahlah dicuekin saja,” tandasnya. (TNW)
