Tanjung Redeb – Koordinator Front Pemuda Kaltim (FPK), Ayatullah Khomeini, menantang PT Berau Coal untuk bertanggung jawab atas isu lingkungan dan sosial terkait operasi perusahaan di Kabupaten Berau.
“Kami mendesak PT Berau Coal untuk lebih terbuka kepada publik terkait Water Monitor Point (WMP), Rencana Penutupan Tambang (RPT) Akhir, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT),” kata Ayatullah Khomeini.
Ayatullah juga mengkritik minimnya keterbukaan mengenai hasil pemantauan kualitas air di sekitar tambang. “Masyarakat berhak mengetahui kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas tambang,” tegasnya.
FPK menuntut PT Berau Coal agar mempublikasikan RPT Akhir yang memuat rencana pemulihan lahan pascatambang. “Perusahaan wajib memastikan dampak lingkungan yang minimal setelah operasi tambang berakhir,” ujarnya.
Selain itu, FPK menilai pentingnya transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan RKT. “Keterbukaan ini akan mencegah masyarakat merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan,” kata Ayatullah.
FPK mendesak direksi PT Berau Coal untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan baik, termasuk melibatkan publik dalam pengawasan operasional tambang dan pemantauan lingkungan.
Sementara itu, Corporate Communication PT Berau Coal, Rudini saat dikonfirmasi soal isu di atas belum memberikan respons. (Fery)
