Tanjung Selor – Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 di pemerintah provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan dan Malinau mencapai 99,27 persen.
Dengan presentase itu, dari total anggaran Rp 9,89 Triliun dana yang terserap dari APBN pada 2023 sebesar Rp 9,82 Triliun.
Kepala KPPN Tanjung Selor, Nana Karmana yang baru-baru ini ditemui mengungkapkan, porsi dan pagu belanja alokasi APBN 3 daerah di bumi benuanta mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2022.
“Dulu suntikan pagu ke provinsi ke 34 di Indonesia ini sangat kecil. Namun, mulai ditahun 2023 naik mencapai Rp 9,89 triliun,” bebernya.
Jika melihat alokasi pagu dari tahun ke-tahun mulai dari tahun 2020 Rp 2,94 T, 2021 Rp 3,81 T kemudian 2022 Rp 3,28 T.
Dari semua alokasi yang berbeda setiap tahun menurut nana, pada 2023 pagu dan alokasi terbanyak dan serapan APBN juga meningkat mencapai 9,82 persen.
“Realisasi peningkatan serapan APBN kita (Kaltara) sebesar 321.96 persen year on year (YoY) bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sama Desember 2022 sebesar Rp 3.05 triliun atau 92.99 persen dari total pagu sebesar Rp3.28 triliun,” bebernya.
Lalu, belanja negara tersebut disalurkan untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer Ke Daerah (TKD).
“Untuk realisasi BPP ini sebesar Rp3.02 triliun atau 98.37 persen dari pagu sebesar Rp3.07 triliun untuk disalurkan kepada 132 satker kantor vertikal di daerah dalam wilayah lingkup KPPN Tanjung Selor,” ungkapnya.
Peningkatan realisasi tersebut, dinilai dia cukup baik dengan capaian sebesar 5.93 persen (YoY) atau Rp0.43 triliun dari realisasi bulan Desember tahun 2022 sebesar Rp2.40 triliun atau 93.43 persen dari total pagu sebesar Rp2,57 triliun
Adapun rincian realisasi BPP tersebut dicairkan kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai mencapai 98.86 persen atau Rp524.66 miliar dari pagu sebesar Rp530.71 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 96.30 persen atau sebesar Rp945.80 miliar dari pagu sebesar Rp982.16 miliar.
Ketiga, realisasi jenis belanja modal mencapai sebesar 99.50 persen atau sebesar Rp1.55 triliun dari pagu sebesar Rp1.55 triliun. Dan terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial sudah mencapai 100 persen dari pagu Rp139 juta.
Sementara Kepala Seksi (Kasi) Bank KPPN Tanjung Selor Ginanjar Rah Widodo menambahkan, realisasi transfer kas ke daerah (TKD) Kaltara sebesar Rp6.80 triliun atau 99.68 persen dari pagu sebesar Rp6.82 triliun.
“Anggaran untuk TKD ini ditujukan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan ke 3 daerah,” bebernya.
Adapun, rincian realisasi dari dana TKD mulai dari dana bagi hasil (DBH) yang mencapai 100 persen dari pagu sebesar Rp3.5 triliun. Kedua, realisasi untuk dana alokasi umum (DAU) 100 persen dari pagu Rp2,47 triliun.
Ketiga, realisasi DAK Fisik sebesar Rp313.23 miliar atau 95.41 persen dari pagu sebesar Rp328.3 milliar. Keempat, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp268.14 miliar atau 97.62 persen dari pagu sebesar Rp274.67 miliar.
Kelima, Dana Desa sudah mencapai 100 persen dari pagu sebesar Rp191.89 miliar.
Kemudian, disusul dana Insentif fiskal yang juga sudah mencapai 100 persen dari pagu sebesar Rp51.34 miliar. (*)
