Tanjung Redeb – Tambang dan jetty ilegal masih marak terjadi di wilayah Kecamatan Teluk Bayur. Satreskrim Polres Berau juga tidak akan membiarkan masalah ini. Karena itu, berbagai upaya penindakan akan terus dilakukan.
Camat Teluk Bayur, Endang Iriani membenarkan bahwa Kecamatan Teluk Bayur menjadi salah satu lahan basah bagi munculnya para penambang ilegal. Selama dirinya menjabat, pertambangan batubara ilegal itu sangat banyak terjadi di wilayah pemerintahannya.
Namun, hingga hari ini, pihak kecamatan belum bisa berbuat banyak untuk membebaskan Teluk Bayur dari maraknya aktivitas itu. Walaupun sudah banyak juga upaya yang dilakukan, termasuk menegur pelaku tambang batubara ilegal tersebut.
Untuk menindaklanjuti masalah itu, dirinya menyerahkan langsung ke pihak yang berwajib. Tujuannya, agar penanganan masalah itu dapat lebih jelas dan terukur. Termasuk, agar penambang ilegal dapat diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku.
“Kalau ilegal saya tidak bisa berbuat apa-apa. Namanya ilegal kan memang tanpa izin,” singkatnya.
Kasat Reskrim Polres Berau, Iptu Ardian Rahayu Priatna menjelaskan hingga Agustus tahun ini, sudah 5 kasus tambang ilegal yang diproses dan diungkap oleh pihaknya. Dari jumlah itu, diakuinya, tambang ilegal terbanyak terjadi di Teluk Bayur.
Selaku penegak hukum, dirinya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Karena itu, berbagai upaya untuk memutuskan mata rantai ilegal mining itu akan terus dilakukan.
“Kami tidak melakukan pembiaran dan melakukan pengungkapan. Jadi kalau ada aktivitas tambang ilegal pasti kita akan lakukan penindakan,” jelasnya.
Tidak dapat dimungkiri bahwa setiap daerah di Kaltim memiliki penambang ilegal tersebut. Sebab, Kaltim memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sangat luar biasa.
“Pasti ada oknum-oknum yang memanfaatkan potensi itu,” ungkapnya.
Menanggapi media ini terkait pemain baru dari luar yang menjalankan aktivitas ilegal ini, Ardian menjelaskan pihaknya selalu melakukan monitoring dan evaluasi terkait masalah itu.
“Anggota kita selalu ke lapangan membuat maping atau pemetaan kalau ada upaya dari penambang ini,” imbuhnya.
Kapolres Berau, AKBP Steyven Jonly Manopo sendiri enggan berkomentar banyak soal masalah tersebut. Dirinya menyerahkan langsung penanganan masalah itu pada Satreskrim Polres Berau.
“Kalau soal penanganannya seperti apa, tanya ke Satreskrim. Karena saya juga masih baru di sini,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala KUPP Tanjung Redeb, Marsri Tulak saat dikonfirmasi terkait adanya jetty ilegal, belum merespon. Lantaran, saat ini pihak KUPP sedang berada di luar daerah. (*/TNW/FST)
