Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Zona.my.id PT Zona Nyaman Indonesia
Get
Example floating
Example floating
Trending

LKS Tripartit Berau Bahas PHK, UMK 2027 hingga BLK Sambaliung

ZonaTV
18
×

LKS Tripartit Berau Bahas PHK, UMK 2027 hingga BLK Sambaliung

Sebarkan artikel ini
d13ce8d7 img 20261120 wa0128 scaled
LKS Tripartit Kabupaten Berau Zona.my.id

BERAU – Berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Berau menjadi perhatian dalam rapat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Berau yang digelar di Cafe GJM, Kecamatan Gunung Tabur, Jumat (20/11/2026).

Rapat yang berlangsung mulai pukul 13.30 WITA tersebut mempertemukan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk membahas sejumlah persoalan hubungan industrial sekaligus merumuskan saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah.

Sejumlah isu strategis mengemuka dalam pertemuan tersebut. Mulai dari persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK), persiapan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2027, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga percepatan operasional Balai Latihan Kerja (BLK) Sambaliung.

Rapat turut dihadiri Kanit Intel Polres Berau, Mediator Hubungan Industrial/Subkoordinator Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, perwakilan serikat Buruh, PT Berau Coal, KLK Group, serta sejumlah perwakilan perusahaan lainnya.

d328cbc7 img 20261120 wa0126

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Berau, Anang Saprani, mengatakan LKS Tripartit memiliki peran penting sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pengusaha, serta pekerja dalam mencari solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Menurutnya, forum tersebut tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin untuk memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan. Setiap pertemuan diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti secara konkret.

“Pertemuan ini merupakan momen yang sangat penting bagi pihak pengusaha dan pekerja. Berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan usaha di Kabupaten Berau perlu kita bahas bersama, sehingga dapat ditemukan jalan keluarnya,” ujar Anang.

Ia mengakui, sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang disampaikan dalam forum tersebut masih berulang dari tahun ke tahun. Karena itu, diperlukan evaluasi agar aspirasi yang disampaikan tidak hanya menjadi catatan dalam setiap pertemuan.

“Jangan sampai forum ini hanya menjadi kegiatan formalitas. Kita ingin setiap pertemuan menghasilkan sesuatu yang bisa ditindaklanjuti dan memberikan manfaat bagi pekerja maupun pengusaha di Kabupaten Berau,” tegasnya.

Anang mengibaratkan LKS Tripartit seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang menjadi wadah untuk menghimpun berbagai aspirasi dan usulan terkait Ketenagakerjaan. Namun, realisasinya tetap harus disesuaikan dengan bidang serta kewenangan masing-masing perangkat daerah.

“Disnaker ini menjadi wadah untuk mengumpulkan aspirasi teman-teman pengusaha dan pekerja. Selanjutnya, kami sampaikan kepada pimpinan daerah agar mendapatkan perhatian dan diselesaikan sesuai bidang serta kewenangan masing-masing perangkat daerah,” jelasnya.

Ia juga berharap keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat diperkuat dalam agenda Tripartit berikutnya. Dengan demikian, persoalan yang membutuhkan penanganan lintas sektor dapat langsung dikoordinasikan bersama instansi yang memiliki kewenangan.

BLK Sambaliung Diharapkan Segera Beroperasi

Selain persoalan hubungan industrial, percepatan penyelesaian fasilitas BLK Sambaliung menjadi salah satu perhatian dalam rapat tersebut.

Anang berharap dukungan dari kalangan pengusaha maupun pekerja agar fasilitas pelatihan tersebut segera dapat difungsikan secara optimal.

“Kami berharap ada dukungan dari pengusaha dan pekerja untuk penyelesaian BLK. Harapannya, fasilitas ini bisa segera dimanfaatkan sebagai sarana meningkatkan keterampilan tenaga kerja sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Berau,” ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan BLK sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal. Dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, masyarakat Berau diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk terserap di dunia kerja.

“Kita ingin tenaga kerja lokal memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jangan sampai ketika industri berkembang, masyarakat lokal justru tidak memiliki kesempatan karena keterbatasan kompetensi,” tambahnya.

Anang menegaskan, hasil pembahasan LKS Tripartit akan diupayakan untuk disampaikan secara langsung kepada Bupati Berau melalui mekanisme audiensi.

“Kami tidak ingin aspirasi yang disampaikan hari ini hanya berhenti di meja rapat. Semua masukan akan kami rangkum dan upayakan untuk disampaikan kepada Bupati Berau agar mendapatkan perhatian serta tindak lanjut,” tegasnya.

Kabid Hubungan Industrial Soroti Perselisihan Pekerja dan Perusahaan

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Berau, Sony, menilai keberadaan LKS Tripartit perlu lebih dikenal oleh kalangan pengusaha maupun pekerja. Sebab, forum tersebut memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dan mencegah munculnya persoalan hubungan industrial.

Untuk itu, pihaknya merencanakan kegiatan sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsi LKS Tripartit kepada pengusaha dan pekerja pada 2027 mendatang.

“Insyaallah pada 2027 kami akan membuat kegiatan sosialisasi kepada rekan-rekan pengusaha dan pekerja terkait keberadaan LKS Tripartit ini. Kami ingin seluruh pihak memahami fungsi dan peran forum tersebut,” ujar Sony.

Menurutnya, penguatan pemahaman tersebut penting agar setiap persoalan ketenagakerjaan dapat dikomunikasikan melalui jalur yang tepat sebelum berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar.

“Kami berharap ketika ada persoalan antara pekerja dan perusahaan, komunikasi bisa lebih dahulu dikedepankan. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya masih bisa dibicarakan justru berkembang menjadi konflik karena kurangnya koordinasi,” jelasnya.

Sony juga bahas keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam persoalan perselisihan antara pekerja dan perusahaan.

Ia menjelaskan, organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kesbangpol tidak serta-merta memiliki kewenangan untuk mencampuri penyelesaian perselisihan hubungan industrial, terlebih pada perusahaan yang telah memiliki serikat pekerja aktif.

“Persoalan hubungan industrial sudah memiliki mekanisme dan aturan penyelesaian tersendiri. Karena itu, semua pihak harus memahami batas kewenangannya. Penyelesaian perselisihan harus tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat menghormati mekanisme penyelesaian perselisihan yang telah diatur, sehingga hubungan antara pekerja dan perusahaan tetap terjaga.

PHK BUMA dan Penyerapan Tenaga Kerja Jadi Perhatian

Persoalan PHK massal, khususnya dampak yang terjadi di PT BUMA, juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam forum tersebut.

Dalam rapat disampaikan bahwa sejumlah perusahaan pertambangan di Kabupaten Berau mulai kembali beroperasi. Kondisi ini diharapkan dapat membuka peluang penyerapan kembali sebagian tenaga kerja yang sebelumnya terdampak PHK.

Meski demikian, penyerapan tenaga kerja tetap membutuhkan perhatian bersama, terutama terkait peningkatan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Sony menilai, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pihak, sehingga peluang kerja yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat lokal.

“Harapan kita tentu ketika aktivitas perusahaan kembali berjalan, kesempatan kerja juga semakin terbuka. Namun, tenaga kerja harus mempersiapkan diri dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha,” menjadi salah satu poin yang perlu didorong melalui koordinasi antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah.

Persiapan UMK dan UMSK 2027

Selain persoalan PHK, persiapan pembahasan UMK dan UMSK Kabupaten Berau 2027 turut menjadi perhatian peserta rapat.

Unsur pekerja menyampaikan sejumlah catatan, termasuk kendala anggaran daerah yang berdampak terhadap pelaksanaan agenda Dewan Pengupahan. Mereka juga berharap tersedia waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi internal sebelum proses pembahasan dan penetapan upah dilaksanakan.

Terkait survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dalam rapat ditegaskan bahwa pelaksanaannya merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau.

Pembahasan pengupahan diharapkan dapat berjalan dengan baik melalui komunikasi dan koordinasi antara unsur pemerintah, pengusaha, serta pekerja.

“Pembahasan pengupahan membutuhkan persiapan yang matang. Kami berharap seluruh unsur bisa membangun komunikasi sejak awal, sehingga proses pembahasan UMK dan UMSK 2027 berjalan dengan baik dan kondusif,” demikian salah satu poin yang mengemuka dalam forum tersebut.

Selain pengupahan, peserta rapat juga menyoroti perlunya penyamaan pemahaman terhadap regulasi ketenagakerjaan terbaru, termasuk ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Disnakertrans menyatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian terkait mengenai rencana sosialisasi aturan tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi anggaran, sosialisasi kemungkinan dilaksanakan secara daring setelah peraturan turunannya diterbitkan.

Sejumlah Rekomendasi Akan Disampaikan kepada Bupati

Dari hasil pembahasan, terdapat sejumlah rekomendasi yang menjadi catatan untuk meningkatkan efektivitas LKS Tripartit Kabupaten Berau.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan