TANJUNG REDEB – Persoalan kelangkaan dan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, memilih turun langsung menemui masyarakat yang menyampaikan aspirasi di depan Kantor Bupati Berau, Senin (7/9/2026).
Berada di tengah massa, Gamalis mendengarkan secara langsung berbagai keluhan dan tuntutan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM dalam beberapa hari terakhir. Aspirasi yang disampaikan tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan bakar, tetapi juga transparansi pasokan dan pengawasan distribusinya di lapangan.
Di hadapan massa, Gamalis menegaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh tidak adanya stok BBM, melainkan adanya keterlambatan pasokan yang sempat berdampak terhadap pelayanan di sejumlah SPBU.
“Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa BBM ini tidak ada. BBM-nya ada, persoalannya distribusinya yang sempat terlambat,” jelas Gamalis.
Untuk memastikan kondisi pasokan secara langsung, Gamalis sebelumnya telah mengecek ketersediaan BBM di Depot Pertamina Jober Berau. Dari hasil pengecekan tersebut, sejumlah pasokan kemudian disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, menurut Gamalis, persoalan BBM tidak semata-mata berkaitan dengan pasokan. Lonjakan pembelian ketika terjadi antrean juga dinilai dapat memperburuk kondisi di lapangan.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying. Penggunaan BBM sesuai kebutuhan dinilai penting agar ketersediaan dapat dinikmati masyarakat secara lebih merata.
Sementara itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah. Salah satunya meminta keterbukaan mengenai kuota BBM untuk Berau, jumlah pasokan yang masuk, hingga mekanisme penyalurannya ke masing-masing SPBU.
Masyarakat juga mendorong pengawasan lebih ketat terhadap praktik pembelian berulang, pengetapan, maupun dugaan penimbunan BBM yang berpotensi memperburuk antrean dan menyulitkan masyarakat memperoleh bahan bakar.
Menanggapi tuntutan tersebut, Gamalis memastikan Pemkab Berau akan terus berkoordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait. Pemerintah, kata dia, perlu melihat persoalan secara menyeluruh agar langkah penanganan tidak hanya bersifat sementara.
Pengawasan di sejumlah SPBU juga telah dilakukan bersama pihak terkait untuk memastikan pelayanan berlangsung tertib serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Gamalis menegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, pertemuan langsung dengan warga menjadi penting untuk mengetahui persoalan yang benar-benar terjadi sekaligus menjelaskan langkah yang telah dilakukan pemerintah.
«“Pemerintah tentu mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kita sama-sama ingin persoalan BBM ini segera selesai,” ujarnya.»
Ia pun mengajak masyarakat menjaga situasi tetap kondusif dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus mengawal perkembangan pasokan serta berkoordinasi dengan pihak terkait.
Pemkab Berau berharap langkah koordinasi dan pengawasan tersebut dapat mempercepat penyelesaian persoalan distribusi BBM, sehingga antrean panjang dapat segera terurai dan masyarakat kembali memperoleh BBM dengan lebih mudah.(Adv)
