SAMARINDA – Ketergantungan Kalimantan Timur terhadap batu bara mulai menjadi perhatian serius dalam menyiapkan masa depan ekonomi daerah. Meski sektor pertambangan masih menjadi penopang utama perekonomian, Pemerintah Provinsi Kaltim menyadari komoditas tersebut tidak dapat terus diandalkan sebagai sumber pertumbuhan dalam jangka panjang.
Pemprov Kaltim mulai mematangkan strategi transformasi ekonomi menuju 2045 dengan memperkuat sektor unggulan non-tambang sekaligus membuka sumber-sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan mampu memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Arah kebijakan tersebut mengemuka dalam Diskusi Putaran 3 Forum Konsultasi Daerah untuk Percepatan Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (19/8/2026).
Sekretaris Bappeda Kaltim, Wahyu Gatut Purboyo, mengatakan ketergantungan terhadap sektor batu bara masih cukup besar. Saat ini, sekitar 34 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim berasal dari sektor pertambangan batu bara, dengan serapan tenaga kerja sekitar 46 ribu orang.
Menurutnya, besarnya kontribusi tersebut sekaligus menjadi tantangan karena kinerja sektor pertambangan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan permintaan pasar global.
“Transformasi ekonomi diperlukan untuk memperkuat sektor-sektor unggulan yang sudah ada sekaligus mempersiapkan industri-industri baru yang lebih berkelanjutan dan sesuai perkembangan global,” ujar Wahyu.
Ia menjelaskan, transformasi ekonomi Kaltim tidak sekadar dimaknai sebagai upaya mengurangi peran pertambangan. Lebih jauh, transformasi diarahkan untuk membangun struktur ekonomi yang lebih beragam dengan memperkuat sektor potensial yang telah berkembang sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Jejak perubahan struktur ekonomi tersebut, kata Wahyu, sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi Kaltim. Pada era 1970-an, perekonomian daerah banyak ditopang sektor kehutanan. Memasuki awal 2000-an, dominasi tersebut bergeser ke sektor batu bara.
Kini, sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, mulai menunjukkan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian daerah.
“Pertambangan memang masih menjadi sektor utama, tetapi sumber daya itu tidak selamanya ada. Karena itu, kita harus menyiapkan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan,” tegasnya.
Menurut Wahyu, tantangan ke depan bukan hanya bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut tetap berjalan ketika sumber daya alam tak terbarukan semakin terbatas. Karena itu, pengembangan industri hilirisasi, sektor produktif non-tambang, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan investasi menjadi bagian penting dalam proses transformasi.
Diskusi yang dipandu Ade Cahyat dari GIZ tersebut turut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah OJK Kaltim-Kaltara Misyar Borowisanto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Bayuadi Hardiyanto, serta perwakilan sejumlah organisasi seperti APINDO, GAPKI, dan PUTRI.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut dinilai penting agar transformasi ekonomi tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama yang melibatkan dunia usaha, lembaga keuangan, organisasi sektor industri, hingga masyarakat.
Forum konsultasi ini menjadi salah satu tahapan dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Kaltim menuju 2045. Targetnya, Kaltim tidak lagi terlalu bergantung pada komoditas sumber daya alam yang tidak terbarukan, melainkan memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat, beragam, tangguh menghadapi gejolak global, sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, masa depan ekonomi Kaltim diharapkan tidak berhenti ketika era batu bara berakhir. Sebaliknya, transisi tersebut harus menjadi momentum untuk membangun ekonomi baru yang lebih berkelanjutan dan memberi nilai tambah sebesar-besarnya bagi daerah.
