SAMARINDA – Ancaman El Niño dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai menjadi perhatian serius di Kalimantan Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi SAMS Sepinggan Balikpapan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim memperkuat koordinasi untuk menghadapi potensi peningkatan risiko bencana tersebut.
Penguatan koordinasi dilakukan melalui rapat bersama yang digelar secara virtual, Kamis (13/8/2026), dengan mengusung tema “Penguatan Koordinasi BMKG dan BPBD dalam Mengantisipasi Dampak El Niño serta Pencegahan dan Penanganan Karhutla di Provinsi Kalimantan Timur.”
Kepala BMKG Stasiun Meteorologi SAMS Sepinggan Balikpapan, Djoko Sumardiono, mengungkapkan kondisi cuaca dan potensi Karhutla di Kaltim perlu diantisipasi secara serius. Berdasarkan pemantauan BMKG, pada dasarian pertama Agustus 2026 tercatat sekitar 4.700 titik panas (hotspot) terdeteksi di wilayah Kalimantan Timur.
Tak hanya peningkatan titik panas, suhu udara juga menunjukkan kondisi yang perlu diwaspadai. Di Kabupaten Berau, misalnya, suhu tercatat mencapai 36 derajat Celsius.
Menurut Djoko, kondisi tersebut harus menjadi peringatan dini bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah antisipasi sebelum situasi berkembang menjadi lebih besar.
«“Mari bersama-sama bergandeng tangan mengantisipasi terjadinya bencana yang tidak diinginkan di Kaltim,” kata Djoko.»
Ia menegaskan, meski secara umum kondisi Kalimantan Timur masih tergolong aman, kewaspadaan tidak boleh diturunkan. Kecepatan dalam merespons titik panas dan potensi kebakaran menjadi salah satu kunci agar api tidak berkembang menjadi Karhutla berskala luas.
Djoko mengapresiasi kesiapsiagaan BPBD serta komunitas penanggulangan bencana di berbagai daerah. Salah satunya terlihat di Balikpapan, ketika titik panas maupun kejadian kebakaran dapat segera ditangani sehingga api tidak meluas dan kondisi belum sampai pada status darurat.
Ia berharap koordinasi lintas sektor yang semakin solid dapat mempercepat proses penanganan apabila terjadi peningkatan status bencana. Jika situasi di lapangan berkembang menjadi keadaan darurat, penanganan diharapkan dapat segera ditingkatkan hingga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Data BMKG Harus Berujung Aksi di Lapangan
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Buyung Budi Purnomo, menilai sinergi dengan BMKG merupakan bagian penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif.
Menurut Buyung, informasi cuaca, potensi bencana hingga peringatan dini yang dikeluarkan BMKG harus segera dianalisis dan diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
«“Melalui koordinasi ini, kami berharap dapat memperkuat pertukaran informasi, meningkatkan kecepatan penyampaian peringatan dini, memperkokoh kolaborasi, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dalam menghadapi dan menanggapi setiap kejadian bencana yang terjadi,” ujar Buyung.»
Ia berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi menghasilkan langkah nyata untuk memperkuat sistem mitigasi dan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Kaltim.
Buyung bahkan menegaskan besarnya peran BMKG dalam mendukung kerja BPBD, khususnya dalam menyediakan data dan informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
«“Setengah kekuatan badan kami ada pada BMKG. Artinya, tanpa dukungan dan data akurat dari BMKG, kami akan mengalami kesulitan besar dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana,” tegasnya.»
Dengan terdeteksinya ribuan hotspot dan meningkatnya suhu di sejumlah wilayah, kolaborasi antara BMKG, BPBD, pemerintah daerah, komunitas, serta masyarakat menjadi semakin penting. Deteksi dini, informasi yang cepat, dan respons lapangan yang tepat diharapkan mampu mencegah potensi Karhutla berkembang menjadi bencana yang lebih besar di Kalimantan Timur.
