TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan terus memperkuat langkah menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital. Salah satunya melalui optimalisasi Katalog Elektronik Versi 6.0 sebagai instrumen untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang lebih cepat, transparan, efisien, dan berintegritas.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Purchasing bertema Optimalisasi Katalog Elektronik Versi 6.0 Menuju Pengadaan yang Berintegritas yang digelar di Auditorium Lemlai suri Universitas Kaltara (Unikaltar), Rabu (22/7).
Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, penerapan sistem pengadaan elektronik tidak hanya bertujuan memangkas proses administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan belanja pemerintah.
“Pengadaan secara elektronik harus mampu menciptakan tata kelola yang efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujarnya.
Syarwani menjelaskan, sebelumnya Pemkab Bulungan mendorong setiap perangkat daerah untuk menayangkan sedikitnya 80 produk pada Katalog Elektronik. Namun, target tersebut tetap harus disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku.
“Target tidak perlu dipaksakan. Yang lebih penting adalah setiap perangkat daerah memahami arah kebijakan pemerintah dan menyesuaikan proses pengadaan dengan kebutuhan yang ada,” jelasnya.
Menurutnya, Katalog Elektronik Versi 6.0 menjadi langkah strategis dalam menyederhanakan proses pengadaan. Sistem digital tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas dibandingkan mekanisme konvensional yang harus dilakukan berulang setiap tahun.
Ia menekankan, pengadaan barang dan jasa harus berangkat dari kebutuhan riil perangkat daerah, bukan hanya mengejar pemenuhan target administratif. Karena itu, seluruh aparatur diminta terus memperbarui pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, termasuk kebijakan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Saya berharap tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan hanya karena kurang memahami aturan yang berlaku,” tegasnya.
Selain memperkuat sistem, peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi kunci keberhasilan digitalisasi pengadaan. Aparatur pemerintah hingga tingkat desa perlu mendapatkan pendampingan agar mampu mengoperasikan sistem elektronik secara optimal.
Di sisi lain, Syarwani mendorong pemanfaatan produk lokal dalam pengadaan pemerintah selama memenuhi ketentuan. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat perputaran ekonomi daerah sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal.
Melalui pelaksanaan bimtek ini, Pemkab Bulungan berharap pemahaman aparatur terhadap Katalog Elektronik Versi 6.0 semakin meningkat, sehingga proses pengadaan ke depan dapat berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berintegritas.(Rdi)
