TANJUNG SELOR – Kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, hingga kini belum juga mendapat perbaikan. Kerusakan jalan yang semakin parah menjadi perhatian serius masyarakat yang berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan maupun perbaikan akses jalan di wilayah tersebut.
Harapan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama unsur pimpinan dan Komisi III DPRD Kalimantan Utara. Dalam forum tersebut, masyarakat Kecamatan Krayan menyampaikan aspirasi terkait kondisi ruas jalan provinsi yang menghubungkan Desa Long Layu, Lenbudud, hingga Binuang. Warga menilai hampir seluruh titik di jalur tersebut mengalami kerusakan berat dan sangat memprihatinkan.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara, Muddain, mengakui kondisi jalan di Krayan Selatan memang sudah tidak layak dilalui. Namun, ia menjelaskan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan langsung terkait pembangunan infrastruktur jalan.
“Kami dari DPRD tidak bisa memberikan keputusan. Yang bisa kami lakukan adalah memberikan rekomendasi dan bernegosiasi dengan pemerintah agar minimal ada alokasi Rp5 miliar dalam APBD Perubahan untuk perawatan jalan,” ujarnya.
Selain itu, Muddain mengungkapkan pihaknya akan mengusulkan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional agar anggaran sekitar Rp50 miliar yang telah dialokasikan pemerintah pusat untuk Kecamatan Krayan dapat didesain ulang.
Menurutnya, rencana awal berupa pengaspalan sepanjang 3,7 kilometer diusulkan diubah menjadi pengerasan jalan sehingga panjang penanganan bisa mencapai sekitar 15 hingga 20 kilometer.
“Ini yang kami coba komunikasikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, apakah alokasi yang ada bisa didesain ulang dari pengaspalan menjadi pengerasan jalan agar manfaatnya lebih luas,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala Adat Besar Krayan Hulu sekaligus Ketua Lembaga Adat Dayak Lundayeh Kalimantan Utara, Marli Kamis, menegaskan kerusakan jalan sudah berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan harus segera ditangani pemerintah.
“Kami mengharapkan kepastian dari pemerintah untuk segera mengambil langkah. Jangan menunggu APBD Perubahan, karena kondisi ini sudah seperti bencana yang harus segera ditangani,” tegasnya.
Marli mengatakan masyarakat belum memperoleh kepastian dari hasil RDP, meski DPRD telah menyatakan komitmennya untuk mengupayakan anggaran Rp5 miliar melalui APBD Perubahan.
“DPRD memang berkomitmen mengupayakan Rp5 miliar pada APBD Perubahan. Namun perubahan itu masih lama, sementara jalan yang kami sampaikan kondisinya sudah lumpur total dan sangat sulit dilalui,” tambahnya.
Ia menegaskan masyarakat Krayan Selatan akan terus mendatangi DPRD Kalimantan Utara hingga ada kepastian terkait penanganan jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat.
Di tengah ketidakpastian tersebut, sebuah spanduk yang dibawa warga bertuliskan “Kami Butuh Jalan” menjadi simbol harapan sekaligus tuntutan masyarakat Krayan Selatan agar pemerintah segera merealisasikan perbaikan infrastruktur yang telah lama dinantikan.(Rdi)
