BERAU – Dinas Pangan Kabupaten Berau tampaknya masih berlindung di balik status tahan pangan ketimbang memacu kemandirian nyata. Di tengah ketergantungan pasokan komoditas pokok dari luar pulau, strategi pemerintah daerah untuk membangun lumbung pangan lokal yang tangguh masih dipertanyakan dan terkesan berjalan tanpa target waktu yang jelas.
Hal tersebut dari pernyataan Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Berau, Basri, saat dikonfirmasi pada Selasa (30/6/2026).
Ketika ditanya mengenai kemampuan Berau untuk mandiri secara pangan mengingat harga pasar langsung meroket setiap kali terjadi kendala logistik atau gelombang tinggi, Basri mengatakan bahwa Berau memang belum mandiri, melainkan baru berada pada tahap tahan.
“Mengenai kemandirian pangan, Berau ini belum mandiri, tapi sudah tahan. Artinya mandiri itu dia memproduksi sendiri, tapi narasinya tadi itu bahwa Berau itu masih tergantung dari luar,” ujar Basri mencoba meluruskan istilah.
Memaklumi ketergantungan ini dinilai publik sebagai bentuk kepasrahan instansi dalam melihat kerentanan geografis Berau. Mengharap pasokan luar pulau selalu lancar tanpa ada target, langkah yang berisiko bagi masyarakat Berau.
Anak Muda Enggan Bertani, Pemkab Kalah Saing dengan Sawit dan Tambang
Dinas Pangan Berau juga mengakui adanya ancaman serius berupa mandeknya regenerasi petani di Bumi Batiwakkal.
Mayoritas pekerja di sektor pertanian saat ini didominasi oleh generasi tua, sementara angkatan kerja muda lebih memilih bermigrasi ke sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang menjanjikan kepastian upah bulanan.
Terkait tantangan berat ini, Dinas Pangan belum memiliki strategi program pasti yang mampu memikat minat generasi muda untuk turun bertani. Basri mengakui bahwa kalkulasi ekonomi anak muda saat ini jauh lebih tinggi.
“Anak muda itu pasti kalkulasinya tinggi. Artinya, saya mengeluarkan tenaga untuk mendapatkan uang berapa? … Kalau kerja di sektor perusahaan, tambang, atau sawit, itu stabil penghasilannya,” kata Basri blak-blakan.
Meski mengklaim telah memberikan sejumlah bantuan fasilitas seperti karung, alat jahit, alat ukur kadar air, hingga timbangan untuk menekan biaya produksi, upaya tersebut terbukti belum cukup kuat untuk membalikkan arus minat kerja ke sektor pertanian.
Ketika didesak mengenai target waktu kapan Kabupaten Berau bisa benar-benar melepaskan ketergantungan dan mencapai kemandirian pangan secara formal, pihak dinas tidak mampu memberikan jawaban pasti. Pemerintah daerah hanya bisa melihat tren data dari tahun ke tahun secara pasif.
“Kalau jangka waktunya, mungkin kita lihat polanya, progresnya dari tahun ke tahun. Kalau misalnya dari tahun ini petani kita itu lebih bertambah dari tahun ke tahun, berarti arahnya ke kemandirian pangan. Tapi kalau kita melihat dari tahun ke tahun petani kita semakin berkurang, arahnya tadi itu tidak mencapai ke kemandirian pangan,” pungkas Basri.
Statistik menunjukkan alih fungsi lahan dari pertanian pangan ke perkebunan sawit dan pertambangan di Berau terus terjadi secara masif.
Dinas Pangan hanya memosisikan diri sebagai pengamat tanpa adanya intervensi kebijakan yang seperti jaminan harga panen atau insentif khusus bagi petani muda maka status Kemandirian Pangan bagi Kabupaten Berau.
