TANJUNG SELOR – Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bulungan pada 2025 menyasar sekitar 3.800 kepala keluarga (KK). Total anggaran bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah pusat untuk PKH dan Program Sembako di daerah ini mencapai Rp26 miliar per tahun.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bulungan, Mahmuddin, menjelaskan bahwa PKH merupakan program nasional yang sepenuhnya dikelola pemerintah pusat, sementara daerah berperan dalam pengawasan dan pendataan penerima.
“PKH ini program pusat. Di Bulungan, tahun 2025 menyasar sekitar 3.800 KK. Anggaran dan pendampingannya dari Kementerian Sosial, sedangkan kami di daerah melakukan pengawasan,” kata Mahmuddin, Rabu (14/1).
Selain PKH, masyarakat juga menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako. Kedua program tersebut menjadi tulang punggung bantuan sosial bagi keluarga rentan di Bulungan.
Berdasarkan data Dinsos, anggaran PKH mencapai sekitar Rp16 miliar per tahun, sementara Program Sembako sekitar Rp10 miliar. Total anggaran bansos pun mencapai Rp26 miliar, dan nilainya relatif stabil setiap tahun.
Namun, jumlah penerima PKH tidak bersifat tetap. Mahmuddin menegaskan, data penerima bisa berkurang atau bertambah karena adanya mekanisme graduasi.
“Keluarga yang sudah mandiri secara ekonomi akan dikeluarkan dari PKH dan digantikan dengan warga lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya.
Untuk 2026, Dinsos Bulungan mengusulkan penambahan penerima sekitar 10 persen, atau setara 300 hingga 380 KK.
“Harapannya bisa disetujui, karena masih ada warga yang membutuhkan,” katanya.
Terkait besaran bantuan, Mahmuddin menjelaskan bahwa nilai PKH berbeda-beda, tergantung komponen dalam keluarga.
“Sekitar Rp200 ribu per komponen. Kalau ada lansia atau anak sekolah SD, SMP, hingga SMA, nilainya bertambah sesuai ketentuan,” jelasnya.
Ia menegaskan, penyaluran bantuan tidak melalui pemerintah daerah, melainkan langsung dari pusat ke rekening masing-masing penerima.
“Kami tidak menyalurkan dana. Dana langsung masuk ke rekening penerima. Daerah hanya menerima laporan dan melakukan pengawasan,” tegasnya.
Realisasi penyaluran PKH di Bulungan pada 2025 tergolong tinggi, yakni sekitar 95 persen. Meski demikian, masih ada kendala di lapangan, terutama di wilayah terpencil.
“Tidak semua kecamatan dan desa punya ATM. Jarak pengambilan dana jauh, dan masih ada penerima yang belum terbiasa menggunakan ATM,” ungkapnya.
Ke depan, Dinsos Bulungan berharap akses layanan keuangan semakin merata hingga ke desa-desa.
“Kalau dana dititipkan, rawan masalah. Kami berharap ada solusi yang lebih aman dan mudah bagi masyarakat,” pungkasnya. (Lia)
