TANJUNG REDEB – Peralihan siaran televisi dari analog ke digital kembali menjadi sorotan di Kabupaten Berau. Meski kebijakan Analog Switch Off (ASO) telah berlaku secara nasional, sejumlah wilayah di Berau hingga kini masih menghadapi persoalan teknis maupun minimnya informasi terkait cara beralih ke siaran digital.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Didi Rahmadi, mengakui bahwa proses adaptasi masyarakat terhadap TV digital tidak berjalan semulus yang diharapkan. Terutama bagi warga yang tinggal di daerah pedalaman dan kampung-kampung dengan keterbatasan akses teknologi.
“Di lapangan, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan. Ada yang susah mendapatkan STB, ada yang sinyalnya belum stabil,” ungkap Didi saat ditemui di Tanjung Redeb baru-baru ini.
Salah satu masalah utama yang kini muncul adalah cakupan pemancar TV digital yang belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh wilayah Berau.
Beberapa kampung dilaporkan hanya bisa menangkap beberapa kanal siaran, bahkan sebagian lainnya tidak mendapatkan sinyal sama sekali meski sudah menggunakan perangkat Set Top Box (STB) dan antena UHF.
Sejumlah warga di Kecamatan Kelay dan Segah juga menyampaikan keluhan serupa. Mereka menyebut sinyal TV digital kerap hilang-muncul, terutama saat cuaca buruk.
“Kualitas siaran memang lebih jernih, tapi kalau sinyalnya sering hilang, percuma juga,” keluh seorang warga Segah.
Selain persoalan sinyal, ketersediaan STB di pasaran juga menjadi keluhan masyarakat. Di beberapa toko elektronik, stok STB disebut cepat habis, dan harga perlahan ikut naik sejak awal Januari.
Didi tidak menampik kondisi tersebut. Menurutnya, peningkatan permintaan dan proses distribusi dari pusat menyebabkan pasokan STB di Berau belum sepenuhnya stabil.
“Kami sudah menerima laporan antrian pembelian STB di beberapa toko. Ini memang masih jadi tantangan,” ujarnya.
Menariknya, hingga bulan ini Diskominfo Berau mengaku belum melakukan kampanye sosialisasi khusus terkait peralihan TV digital, baik melalui kunjungan kampung, penyuluhan publik, maupun media lokal.
Didi menyebut pihaknya masih mengandalkan momen kegiatan lapangan untuk memberikan penjelasan kepada warga.
“Kalau ada agenda turun ke lapangan, itu yang kami manfaatkan. Belum ada program sosialisasi besar,” jelasnya.
Padahal, berdasarkan laporan beberapa kecamatan, masih banyak warga yang belum memahami perbedaan TV digital dan TV berlangganan, serta cara memasang STB yang benar.
Banyak warga pedesaan disebut masih mengandalkan layanan televisi berbayar karena dianggap lebih stabil. Namun biaya langganannya dinilai tidak ramah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Diskominfo Berau menegaskan bahwa TV digital sebenarnya gratis, dan masyarakat hanya perlu memiliki antena UHF serta STB untuk televisi model lama.
“Banyak warga kira TV digital itu harus pakai TV kabel. Padahal gratis,” tegas Didi.
Ia berharap informasi ini bisa tersebar lebih luas agar masyarakat tidak terus terbebani biaya langganan TV berbayar.
Melihat sejumlah persoalan yang muncul, Diskominfo berencana memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan penyedia infrastruktur penyiaran digital.
Pemkab Berau juga disebut akan melakukan pemetaan ulang titik-titik blank spot, terutama di daerah pedalaman.
“Kami akan evaluasi semuanya. Target kami, siaran digital bisa diakses merata di seluruh kampung, bukan hanya di kota,” tegas Didi.
Ia menyampaikan harapan agar dalam beberapa bulan ke depan layanan TV digital di Berau bisa lebih stabil seiring perbaikan infrastruktur dan penambahan perangkat pemancar.
Dengan terus meluasnya implementasi TV digital, Berau diharapkan tidak tertinggal dalam transformasi penyiaran nasional. Namun, tanpa percepatan sosialisasi, pemerataan infrastruktur, dan ketersediaan STB yang memadai, masyarakat di wilayah pedalaman dikhawatirkan akan semakin tertinggal dalam akses informasi.
“Transisi ini harus memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan haknya untuk menikmati siaran nasional,” tutup Didi.(ADV/SC)
