BERAU – Rencana pemangkasan Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung (ADK) pada tahun anggaran 2026 mulai memunculkan sikap kehati-hatian di tingkat kampung. Tak menimbulkan kegaduhan, tetapi cukup membuat pemerintah kampung di Berau menata ulang skala prioritas mereka.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menyebut pengurangan transfer anggaran dari pusat seharusnya tidak mengejutkan. Pemerintah daerah, kata dia, telah berulang kali mengingatkan bahwa ketergantungan kampung terhadap dana pusat merupakan kondisi yang rawan.
“Kami sudah lama memberi tahu bahwa transfer anggaran bisa berkurang sewaktu-waktu,” ujarnya.
Menurut Tenteram, kondisi ini justru menjadi momentum bagi kampung untuk menggerakkan potensi lokal. Ia menekankan perlunya penguatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai motor ekonomi yang dapat menghidupkan aktivitas warga.
“Potensi kampung harus digerakkan supaya ekonomi warga ikut bergerak,” katanya.
Ia menilai BUMK dapat membuka unit usaha baru maupun memperkuat usaha masyarakat yang telah berjalan. Namun di banyak kampung, peluang komoditas lokal, jasa, hingga kemitraan dengan perusahaan sekitar masih berhenti sebagai wacana. Karena itu, ia menegaskan bahwa berkurangnya anggaran harus dibalas dengan inovasi.
Selain BUMK, Tenteram menyoroti kerja sama antarkampung yang dinilainya masih jarang ditempuh. Padahal, penggabungan sumber daya bisa memperluas peluang usaha. Ia juga mendorong pola swakelola untuk pembangunan infrastruktur sederhana agar manfaat ekonomi mengalir langsung ke warga.
“Kalau dikerjakan warga sendiri, manfaat ekonominya langsung terasa,” katanya.
Dari sisi legislatif, dorongan serupa disampaikan Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto. Ia menilai anggaran kampung harus digunakan secara maksimal dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Setiap program yang berjalan itu betul-betul dirasakan warga,” ujarnya.
Dedy memandang penurunan anggaran bukan hambatan, melainkan pemantik agar kampung menggali potensi yang selama ini terabaikan—mulai dari pertanian, pariwisata lokal, hingga sektor jasa. Ia menegaskan bahwa arah pembangunan kampung tetap bertumpu pada peningkatan kesejahteraan warga.
“Kampung harus bertransformasi. Tahun anggaran yang menyusut bukan tanda memperlambat langkah, tetapi alasan memperkuat kreativitas dan kolaborasi,” katanya.
Ia menutup dengan seruan bahwa BUMK harus dikelola lebih serius, kemitraan ditingkatkan, dan inovasi dijadikan budaya baru dalam tata kelola kampung. (ADV/Zenn)
