BERAU — Kebijakan earmark dari pemerintah pusat yang membatasi fleksibilitas penggunaan anggaran membuat kampung-kampung di Berau harus putar otak. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menegaskan pentingnya pemanfaatan potensi lokal sebagai langkah strategis menghadapi keterbatasan anggaran.
Menurut Said, sistem anggaran earmark merupakan regulasi nasional yang wajib dipatuhi semua daerah, termasuk kampung. Karena itu, desa diminta tak hanya mengandalkan dana transfer pusat, tetapi mulai membangun sumber pendapatan mandiri dari potensi ekonomi yang ada.
“Ini regulasi pusat, jadi kita meminta kampung-kampung memanfaatkan potensi yang dimiliki,” ujarnya.
Setiap Kampung Punya Kekuatan Ekonomi
Said menilai setiap kampung di Berau memiliki karakter dan kekuatan ekonomi berbeda: mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, hingga kerajinan masyarakat. Jika dikelola dengan optimal, potensi tersebut bisa menjadi sumber pendapatan tambahan untuk menutup kebutuhan pembangunan yang tidak terakomodasi anggaran earmark.
Namun ia mengakui kemampuan kampung tidak seragam. Banyak wilayah yang belum siap mengembangkan potensi ekonomi secara langsung. Karena itu, efisiensi anggaran disebut menjadi langkah realistis.
“Jika memang belum maksimal memanfaatkan potensi, maka efisiensi belanja harus dilakukan,” tegasnya.
Ia menekankan kampung harus mampu menetapkan skala prioritas. Pembangunan dapat tetap berjalan, tetapi dilakukan secara selektif mengikuti kemampuan anggaran. “Harus dahulukan yang prioritas. Dengan anggaran terbatas, memaksakan kegiatan bisa menghambat pembangunan,” ujarnya.
Pemerintah Daerah Siap Dampingi
Said menambahkan, kemampuan kampung dalam menyusun perencanaan anggaran sangat menentukan keberlanjutan pembangunan. Pemerintah daerah, kata dia, siap memberikan pendampingan agar kampung mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan baru.
Menurutnya, kebijakan earmark tidak boleh menjadikan kampung stagnan. Justru situasi ini diharapkan menjadi momentum kampung lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing.
“Yang terpenting bagaimana kampung bisa membaca peluang, mengelola potensi dengan baik, dan menyusun prioritas yang benar agar pembangunan tidak berhenti,” terangnya.
Bupati: 100 Kampung Berpotensi Besar, 77 Sudah Dapat Dukungan Bank Dunia
Sebelumnya, Bupati Berau Sri Juniarsih mengingatkan bahwa sekitar 100 kampung di Berau menyimpan potensi ekonomi yang besar. Sebanyak 77 kampung bahkan telah menerima dana transfer dari Bank Dunia dalam program pelestarian hutan, sejalan dengan posisi Berau sebagai kabupaten dengan kawasan hutan luas di Kalimantan Timur.
Ia menegaskan kepala kampung harus mampu mengelola potensi masing-masing wilayah, terutama saat Berau tengah mendorong transformasi ekonomi berbasis pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.
“Dana transfer hanya salah satu pilar. Kampung harus punya usaha nyata yang memberi manfaat ekonomi langsung,” ujarnya. Ia juga menyinggung perlunya kampung membangun Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai sumber pendapatan masa depan.
TKD Menurun, Kampung Harus Bergerak Cepat
Penurunan dana transfer ke daerah (TKD) disebut menjadi kekhawatiran nasional. Kampung-kampung di seluruh Indonesia menghadapi persoalan yang sama: semakin sempitnya ruang fiskal untuk belanja rutin dan pembangunan dasar.
Karena itu, Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) diminta segera melakukan inovasi dan eksplorasi potensi lokal. Sektor pariwisata, ekonomi kreatif, hingga pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan menjadi peluang besar yang bisa dikembangkan.
Dengan kekayaan alam Berau yang membentang dari pesisir, pulau, pedalaman, hingga perkotaan, Said menilai kampung memiliki modal kuat untuk bertahan dan tumbuh.
“Ini momentum bagi kampung untuk lebih mandiri dan kreatif,” ujarnya. (ADV/Zenn)
