BERAU – Komisi I DPRD Kabupaten Berau menegaskan perlunya strategi baru dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak lagi hanya bergantung pada sektor wisata, pemerintah daerah diminta memberi porsi perhatian lebih besar pada sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dinilai menyimpan potensi besar namun belum tergarap optimal.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menilai bahwa orientasi pembangunan ekonomi daerah perlu diperluas. Menurutnya, ketergantungan berlebihan pada pariwisata berisiko membuat pendapatan stagnan apabila terjadi penurunan kunjungan atau gangguan sektor pariwisata.
“Selain sektor wisata, kita punya pertanian dan UMKM yang bisa jadi penopang PAD. Jadi kita harapkan pemerintah bisa mengoptimalisasi pajak dan retribusi,” ujarnya.
Dorong Strategi “Jemput Bola”
Elita menekankan pentingnya pendekatan aktif oleh OPD terkait untuk menggali potensi pajak dan retribusi. Ia menilai, dengan strategi “jemput bola”, peluang peningkatan PAD bisa lebih besar dan tidak menunggu pelaku usaha datang melapor.
“Target kita Rp450 miliar, dan dengan jemput bola kita harapkan PAD justru bisa melampaui target itu,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci. Pemda perlu memastikan pembinaan pelaku usaha berjalan, penegakan aturan pajak dilakukan konsisten, dan digitalisasi layanan pajak dipercepat untuk meningkatkan akurasi data dan kemudahan pembayaran.
Kenaikan PAD Berdampak Langsung ke Kampung
Salah satu poin yang disoroti adalah dampak domino peningkatan PAD terhadap kesejahteraan kampung. Semakin besar PAD yang masuk, semakin besar pula peluang kampung memperoleh tambahan Pendapatan Asli Kampung (PAK).
“Maka kampung-kampung juga akan menerima tambahan PAK sesuai potensi mereka—baik wisata, ekowisata, maupun sektor lainnya,” kata Elita.
Ia menekankan bahwa desa-desa di Berau memiliki daya tarik kuat, mulai dari bentang alam, budaya lokal, hingga potensi ekowisata yang bisa dikelola secara mandiri dan berkelanjutan.
Penguatan UMKM dan Legalitas Usaha
Elita juga menyoroti pentingnya penguatan pelaku UMKM. Tidak cukup hanya memberi ruang, pemerintah harus memastikan pembinaan berjalan sehingga pelaku UMKM memiliki legalitas usaha yang kuat dan mampu berkontribusi pada pajak daerah.
“Penguatan PAD bukan hanya soal memperluas sektor, tapi memastikan aturan berjalan dan pelaku usaha siap berkembang,” jelasnya.
Semua Harus Bergerak Bersama
Menutup pernyataannya, Elita menegaskan pentingnya kolaborasi. Tanpa gerakan bersama antara OPD, pelaku usaha, pemerintah kampung, hingga masyarakat, peningkatan PAD hanya akan menjadi target tanpa capaian nyata.
“Kita ingin PAD terus naik. Dan itu hanya bisa dicapai kalau semua bergerak bersama,” ujarnya. (ADV/Zenn)
