TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau mengajukan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD dalam rapat paripurna resmi di Gedung DPRD Berau, Senin (24/11/2025). Dalam penyampaiannya, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa tahun anggaran 2026 akan menjadi periode dengan tantangan fiskal paling berat dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Sri, kabar penyesuaian transfer ke daerah dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor utama menurunnya kapasitas keuangan daerah. Kondisi tersebut memaksa Pemkab melakukan perhitungan ulang terhadap pendapatan yang sebelumnya telah disepakati bersama DPRD dalam dokumen KUA-PPAS.
“Kita harus melakukan koreksi besar karena adanya pengurangan dana transfer, khususnya Dana Bagi Hasil dari pusat,” jelasnya di hadapan dewan.
Koreksi pendapatan tersebut mengubah asumsi pendapatan daerah hingga turun sekitar Rp1,445 triliun. Dari total pendapatan yang dirancang, sebanyak Rp303 miliar merupakan dana yang penggunaannya sudah ditetapkan (earmark) seperti DAK fisik, nonfisik dan Dana Desa. Artinya, Pemkab tidak dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan lain.
Tekanan fiskal yang cukup besar ini juga berdampak pada sisi belanja. Pemkab terpaksa melakukan penyesuaian anggaran di seluruh sektor, mulai dari belanja operasional pemerintahan hingga belanja pembangunan.
“Penurunan kemampuan fiskal membuat kita harus melakukan pemangkasan belanja sekitar Rp1,748 triliun. Meski keputusan tersebut tidak mudah, namun harus tetap dilakukan agar neraca APBD tetap seimbang,” ungkap Sri.
Meski demikian, ia menekankan bahwa program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah berupaya memastikan setiap belanja daerah memperhatikan efisiensi dan ketepatan sasaran.
Untuk memperkuat pendapatan daerah, sejumlah strategi ditekankan, antara lain mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi, memanfaatkan digitalisasi dalam proses pemungutan, serta meningkatkan peran BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal.
“Kita akan memaksimalkan semua potensi pendapatan, tentunya tetap mengikuti aturan dan mengedepankan asas keadilan,” tuturnya.
Di sisi lain, untuk mendukung geliat usaha kecil, Pemkab juga menyiapkan kebijakan insentif berupa pengurangan pajak reklame bagi koperasi dan UMKM.
Dalam rancangan APBD 2026, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp3,325 triliun. Sementara pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,737 triliun, terdiri atas PAD Rp450 miliar, pendapatan transfer Rp2,27 triliun, serta pendapatan sah lainnya sekitar Rp16,8 miliar. Pembiayaan daerah mengandalkan perkiraan SiLPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp588 miliar.
Adapun struktur belanja meliputi belanja operasi Rp2,022 triliun, belanja modal Rp994 miliar, belanja tidak terduga Rp30 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp279,2 miliar.
Mengakhiri paparan, Sri berharap pembahasan antara pemerintah dan DPRD berjalan cepat dan tepat waktu agar program pembangunan tidak mengalami hambatan.
“Walaupun banyak keterbatasan, semangat kebersamaan harus tetap kita jaga. Dengan kerja keras seluruh pihak, kita optimis Berau terus melaju sebagai daerah yang maju dan sejahtera,” tegasnya.
Rapat paripurna diakhiri dengan penyerahan resmi dokumen Nota Keuangan kepada pimpinan DPRD untuk memasuki tahap pembahasan berikutnya.(Adv/SC)
