Tanjung Redeb – Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Berau. Dalam rapat koordinasi bersama BPBD, Dinas Sosial, PUPR, dan sejumlah OPD terkait, ia menyoroti perlunya sinergi agar setiap langkah penanggulangan bencana bisa lebih terukur dan efektif.
“BPBD memiliki tanggung jawab utama, tapi alat-alat penanganan ada di PUPR. Maka, kerja sama lintas institusi menjadi kunci,” ujar Gamalis.
Saat ini, ada empat kecamatan yang menjadi fokus penanganan yakni Segah, Kelay, Sambaliung, dan Teluk Bayur, mencakup 17 kampung, serta ditambah wilayah Gunung Tabur. Bencana kali ini disebut sebagai salah satu yang paling besar dan kompleks karena banyak terjadi di jalur provinsi dan nasional, seperti arah pesisir dan Tanjung Batu, yang merupakan kewenangan pemerintah di atas kabupaten.
Gamalis juga menyebut perlunya kejelasan status bencana agar dana Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa segera dimanfaatkan.
“Kami akan laporkan hasil rapat ini ke Ibu Bupati, untuk ditentukan apakah status darurat bencana akan ditetapkan,” tegasnya.
Terkait penyaluran bantuan, termasuk penyediaan dapur umum, ia menyatakan bahwa kesiapan infrastruktur dan logistik sudah ada. Namun, ia menekankan perlunya klasterisasi posko agar bantuan tepat sasaran. Ia juga mendorong terbentuknya posko permanen untuk penanganan banjir yang terjadi untuk berjaga setiap tahun.
Terakhir, Gamalis menambahkan bahwa jika ada kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk pendanaan tetap akan mengikuti regulasi yang berlaku, dengan pengawasan dari inspektorat demi menjaga akuntabilitas penggunaan dana.
Penulis : Suci
Editor : Fery
