TANJUNG REDEB – Pelemahan harga batu bara di pasar global mulai memberi dampak serius bagi perekonomian Kabupaten Berau. Sinyal ancaman pengurangan tenaga kerja dari sejumlah perusahaan tambang pun mulai mencuat.
Isyarat tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Berau dan pihak perusahaan tambang beberapa hari lalu. Dalam forum itu, sejumlah perusahaan menyampaikan kemungkinan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan karyawan, jika tren penurunan harga terus berlanjut.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menilai kondisi ini tidak boleh dianggap sepele. Ia menyebut situasi tersebut sebagai peringatan dini bagi pemerintah daerah untuk segera menyiapkan strategi ekonomi alternatif.
Menurutnya, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) harus diantisipasi sejak awal. Jika terjadi dalam skala besar, dampaknya dipastikan akan meningkatkan angka pengangguran di Berau.
“Ini harus menjadi alarm. Jangan sampai kita terlambat mengantisipasi,” ujarnya.
Subroto menegaskan, apabila kebijakan pengurangan tenaga kerja tidak dapat dihindari, perusahaan harus tetap memprioritaskan pekerja lokal. Ia juga meminta agar tenaga kerja lokal yang sudah berpengalaman diberikan kesempatan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi.
“Pekerja lokal yang sudah lama harus diberi peluang naik level, misalnya dari helper menjadi operator,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak justru merugikan pekerja lokal. Menurutnya, jangan sampai tenaga kerja dari luar daerah tetap dipertahankan, sementara pekerja lokal lebih dulu terdampak.
Selain itu, Subroto menilai komposisi tenaga kerja lokal di sektor tambang masih bisa ditingkatkan. Saat ini, proporsinya diperkirakan sekitar 60 persen. Ke depan, ia berharap angka tersebut bisa mencapai 80 persen.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pola pikir masyarakat yang masih bergantung pada sektor pertambangan sebagai sumber utama pekerjaan. Padahal, sektor lain seperti perkebunan justru memiliki peluang besar, namun kurang diminati.
“Perusahaan perkebunan saat ini justru kesulitan mencari tenaga kerja. Ini harus menjadi perhatian,” katanya.
Lebih jauh, Subroto mendorong pengembangan industri hilirisasi sebagai solusi jangka panjang. Ia mencontohkan potensi besar komoditas kelapa sawit di Berau yang selama ini masih dijual dalam bentuk mentah.
Menurutnya, jika hasil sawit seperti crude palm oil (CPO) dapat diolah di daerah menjadi produk turunan seperti minyak goreng, maka nilai tambah ekonomi akan meningkat sekaligus membuka lapangan kerja baru.
“Kalau diolah di sini, dampaknya besar. Lapangan kerja bisa tercipta dalam jumlah yang sangat signifikan,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah lebih serius mengembangkan industri hilirisasi agar perekonomian Berau tidak terus bergantung pada sektor tambang.
“Ini sudah sering kami ingatkan. Hilirisasi harus jadi fokus ke depan,” tutupnya.
