Tanjung Redeb – Kebijakan baru terkait penataan tenaga non-ASN yang berpotensi merumahkan ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Berau mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto.
Mengingat pelayanan kesehatan adalah sektor yang sangat vital, Dedy meminta agar pemerintah daerah segera mencari solusi agar pelayanan kesehatan di Berau tetap berjalan tanpa hambatan.
Dedy menegaskan bahwa keputusan untuk merumahkan tenaga kontrak kesehatan yang terancam oleh aturan baru tersebut tentu membawa dampak besar, baik bagi tenaga medis yang mengabdi, maupun bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Sebagai Ketua DPRD, Dedy mengungkapkan keprihatinannya terhadap keputusan yang dapat mempengaruhi kelancaran layanan kesehatan, terutama di tengah situasi yang penuh tantangan ini.
“Saya minta kepada pemerintah daerah untuk segera mencarikan solusi. Kita harus memastikan agar pelayanan kesehatan di Berau tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu. Pemerintah daerah harus segera mencari jalan keluar agar kebijakan ini tidak berdampak buruk bagi masyarakat dan pelayanan kesehatan,” katanya.
Salah satu solusi yang diusulkan oleh Dedy adalah penerapan sistem outsourcing (alih daya) untuk tenaga kesehatan. Dengan sistem ini, tenaga medis yang terdampak kebijakan bisa tetap bekerja tanpa harus terikat langsung pada status kepegawaian pemerintah daerah.
Outsourcing sendiri merupakan mekanisme yang memungkinkan pihak ketiga atau perusahaan yang terpilih untuk menyuplai tenaga kerja dengan ketentuan tertentu, namun tetap sesuai dengan standar kualitas dan anggaran yang ada.
“Sistem outsourcing bisa menjadi solusi alternatif untuk memastikan bahwa tenaga medis yang terampil tetap bisa bekerja di fasilitas kesehatan tanpa terganggu oleh status kepegawaian mereka. Tentunya, ini harus dilakukan dengan perencanaan matang agar kualitas pelayanan kesehatan tetap terjaga,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dedy juga mengingatkan agar pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan DPRD, untuk mencari solusi yang terbaik. Hal ini juga penting untuk memastikan tidak ada kekosongan tenaga di rumah sakit dan puskesmas yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga medis.
“Masyarakat Berau sangat bergantung pada pelayanan kesehatan yang ada. Jangan sampai kebijakan ini justru merugikan mereka yang membutuhkan perawatan. Pemerintah daerah harus sigap mencari alternatif yang bisa menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Berau,” tegas Dedy.
Dedy menyarankan agar langkah-langkah konkret segera diambil oleh pemerintah daerah agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu tenaga kesehatan maupun masyarakat.
Dengan adanya dorongan dan perhatian dari DPRD, diharapkan pemerintah daerah dapat segera menemukan solusi yang tepat dan cepat agar pelayanan kesehatan tetap optimal dan tidak terganggu.
“Kami siap mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam sektor kesehatan,” tutup Dedy Okto Nooryanto.
Penulis : Fery
