Tanjung Redeb – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Berau, Fendra Firnawan, menghadiri rapat koordinasi hidrometeorologi yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau.
Menurut Fendra, persoalan longsor perlu ditangani secara terpadu melalui koordinasi lintas instansi, terutama antara BPBD dan Dinas PUPR. Ia menekankan bahwa penanganan bencana merupakan tanggung jawab utama BPBD, sementara pihaknya siap mendukung jika diarahkan sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi).
“BPBD sebagai leading sector dalam penanganan bencana bisa berkoordinasi langsung dengan kami untuk penanganan longsor,” ujar Fendra.
Ia menjelaskan, selama ini PUPR tidak mengalami kendala dalam menangani longsor yang terjadi di badan jalan, karena adanya dukungan alat berat. Namun, permasalahan menjadi kompleks ketika longsor terjadi di area pemukiman, seperti di belakang rumah warga.
“Kalau longsor terjadi di jalan, itu masih bisa kami tangani. Tapi kalau terjadi di belakang rumah warga, ini menyangkut keselamatan dan tanggung jawab hukum. ” jelasnya.
Fendra juga menyoroti pentingnya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dari BPBD terkait penanganan longsor di kawasan pemukiman. Ia berharap SOP tersebut bisa menjadi acuan bersama dalam bertindak di lapangan.
“Kami harap BPBD bisa berbagi SOP penanganan longsor di pemukiman, agar kami juga tahu langkah-langkah apa yang harus diambil. ” tambahnya.
Meskipun penanganan longsor di pemukiman bukan menjadi kewenangan utama Dinas PUPR, Fendra menegaskan bahwa pihaknya tetap siap membantu selama dilakukan sesuai dengan prosedur dan hasil koordinasi yang baik.
“Kami di PUPR prinsipnya siap membantu, meskipun itu bukan tugas pokok kami. Tapi tentu kami perlu dipandu agar tidak keluar dari jalur dan tetap mengutamakan keselamatan,” tutupnya.
Penulis : Suci
Editor : Fery
