Tanjung Redeb – Pemkab Berau kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau ketersediaan Liquified Petroleum Gas (LPG) subsidi dan nonsubsidi pada sejumlah agen dan pangkalan di Berau.
“Sidak dilakukan karena ada keluhan dari masyarakat. Jadi, kami hari ini mengecek ke seluruh pangkalan dan agen,” ungkap Wabup Berau Gamalis saat mengunjungi salah satu agen, Selasa (19/3/2024).
Disampaikannya, kelangkaan LPG tersebut kemungkinan terjadi karena adanya penumpukan pengisian gas di SPBE. Penumpukan itu tentu turut mempengaruhi kelangkaan.
“Di pangkalan sendiri hari ini semuanya sedang pengisian gas. Karena itu, mungkin saat ini terjadi penumpukan di distributor,” terangnya.
Melihat kondisi itu, lanjut Gamalis, pihaknya bersama Diskoperindag akan mendatangi pangkalan untuk melihat potensi penumpukan yang berakibat pada kelangkaan tersebut.
“Makanya kita akan ke sana. Penumpukan itu seperti apa banyaknya. Sehingga terjadi kekosongan,” tegasnya.
Sesuai informasi yang diperoleh, diakui Gamalis, SPBE yang berada di Kabupaten Berau tak hanya melayani agen lokal. SPBE Berau juga menjadi distributor untuk agen di Kaltara.
“Konon katanya, di sana itu melayani yang ada di Kaltara juga, selain Kabupaten Berau. Tapi tidak masalah karena setiap daerah punya kuotanya masing-masing,” bebernya.
Gamalis berharap kelangkaan LPG saat Ramadhan bisa diatasi. Bahkan hal tersebut sangat krusial karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita akan pastikan apa sih masalahnya, karena ini sangat berhubungan dengan ketersediaan yang ada di Berau. Apalagi menjelang lebaran, menjadi hal yang krusial,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Berau, Madri Pani mempertanyakan fungsi pengawasan Diskoperindag dalam memantau kuota LPG untuk Berau. Pasalnya, masalah tersebut terus dikeluhkan.
“Sekarang pengawasan dilakukan oleh Diskoperindag. Tapi pertanyaannya semenjak ada LPG pernahkah ada penambahan kuota untuk Berau,” ujarnya.
Apabila kuota mencukupi tetapi kelangkaan terus terjadi maka OPD terkait, tegas Madri, perlu melakukan evaluasi. Terutama untuk membicarakan berbagai persoalan yang mengitari kelangkaan itu.
“Kan ada namanya isi ulang di Samburakat. Kalau ada isi ulang, maka cost operasional transportasinya itu harus hilang. Artinya harga jualnya mesti agak rendah. Kalau transportasinya dari Samarinda memang mahal,” terangnya.
Madri pun meminta agar kelangkaan itu mesti ditindaklanjuti oleh Pemkab Berau. Hal itu bertujuan agar tidak dimanfaatkan secara salah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Nanti ditindaklanjuti jangan sampai LPG 3 Kg ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak ketiga,” celetuknya.
Bahkan apabila penanganan itu sukar mengatasi solusi, tambah Madri, LPG subsidi tersebut sebaiknya dihapuskan. Agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat dan menjadi beban bagi pemerintah daerah.
“Kalau sudah ada permainan, saya minta kementerian hapuskan saja subsidi itu. Mau LPG kah BBM kah hapuskan saja. Supaya jelaslah mau diapakan masyarakat tidak jadi temuan,” pungkasnya. (Elton/Fery)
