Tanjung Redeb – Praktik distribusi gas LPG 3 kilogram di Kecamatan Talisayan tengah menjadi sorotan serius setelah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Berau mengungkap sejumlah pelanggaran yang mengganggu jalannya sistem subsidi.
Dalam forum evaluasi bersama para pemangku kepentingan yang digelar Senin (7/7/2025), Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan, Hotlan Silalahi, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan indikasi kuat manipulasi dalam rantai distribusi. Salah satu temuan mencengangkan adalah penggunaan identitas tiga individu sebagai sub penyalur tanpa sepengetahuan mereka.
“Di Talisayan, ada tiga orang yang namanya tercatat sebagai sub penyalur resmi, tapi mereka bahkan tidak tahu nama mereka dipakai. Mereka tidak pernah mendistribusikan LPG. Ini jelas penyalahgunaan identitas yang berpotensi merusak kepercayaan publik,” tegas Hotlan.
Ia menambahkan, ketidaksesuaian ini bukan hanya masalah administrasi, melainkan bentuk pelanggaran terhadap mekanisme distribusi resmi yang telah diatur pemerintah. Apabila agen atau penyalur tidak segera melakukan perbaikan, mereka akan dikenai sanksi karena dianggap telah merusak sistem.
Selain kasus pemalsuan identitas, Diskoperindag juga mencatat bahwa sekitar 90 persen sub penyalur di wilayah tersebut menjual LPG 3 kg melebihi harga eceran tertinggi (HET). Situasi ini diperparah oleh kebijakan penyalur yang tidak menjalankan distribusi langsung ke sub penyalur, sebagaimana seharusnya.
“Yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, sub penyalur dipaksa menjemput sendiri ke penyalur. Ini bukan hanya melanggar aturan, tapi juga membuka peluang permainan harga dan membebani biaya distribusi di tingkat bawah,” ujar Hotlan.
Kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat kecil yang menjadi sasaran utama subsidi. Harga jual yang melampaui HET menjadi beban tambahan bagi konsumen yang sebenarnya berhak menikmati harga terjangkau.
Diskoperindag menyatakan telah memberikan peringatan kepada seluruh agen dan penyalur terkait temuan ini. Namun untuk kasus manipulasi data sub penyalur di Talisayan, Hotlan menegaskan bahwa hal ini merupakan peringatan keras terakhir.
“Jika tidak ada tindakan korektif segera, maka sanksi tegas akan dijatuhkan demi menjaga agar sistem subsidi tetap berjalan sesuai tujuan awalnya,” tandasnya.
Penulis : Suci
Editor : Fery
