BERAU — Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mendorong anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari daerah pemilihan (dapil) Berau untuk lebih aktif memperjuangkan pembangunan infrastruktur akses menuju Pelabuhan Mantaritip di Kampung Pilanjau, Kecamatan Sambaliung.
Desakan ini bukan tanpa alasan. Menurut Dedy, status pengelolaan pelabuhan tersebut kini telah beralih ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, tanggung jawab pembangunan akses penunjang, khususnya jalan menuju dermaga, seharusnya turut menjadi perhatian pemerintah provinsi, bukan lagi dibebankan kepada anggaran daerah kabupaten.
“Informasi yang kami terima, pelabuhannya sudah diambil alih oleh provinsi. Jalan utama sebenarnya sudah ada, tetapi akses yang langsung menuju dermaga itu belum tersedia,” ujarnya.
Ia menilai, keberadaan akses jalan yang memadai sangat krusial untuk menunjang operasional pelabuhan sekaligus membuka potensi ekonomi baru di kawasan tersebut. Pelabuhan Mantaritip, kata dia, memiliki posisi strategis yang berpeluang dikembangkan sebagai pusat aktivitas logistik, termasuk kawasan pergudangan di masa mendatang.
Karena itu, ia meminta legislator tingkat provinsi dari dapil Berau tidak sekadar mengetahui kondisi di lapangan, tetapi juga mengawal langsung proses penganggaran dan realisasi pembangunan akses tersebut.
“Kalau pengelolaannya sudah di tingkat provinsi, maka pembangunan aksesnya juga harus diperjuangkan di sana. Ini penting agar pengembangan kawasan bisa berjalan maksimal,” tegasnya.
Lebih jauh, Dedy juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam perencanaan tata ruang wilayah (RTRW). Ia mengingatkan agar arah pengembangan kawasan tidak berubah-ubah, yang justru berpotensi menghamburkan anggaran serta menghambat percepatan pembangunan.
“Perencanaan harus jelas dan konsisten. Jangan sampai sudah fokus mengembangkan satu kawasan, lalu berpindah ke lokasi lain. Ini tidak efektif dan bisa merugikan daerah,” tutupnya.
