Tanjung Redeb – Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, ikut prihatin dengan keadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau yang kekurangan personil. Menurutnya, dengan kemajuan zaman, perkembangan jumlah penduduk, dan pembangunan, seharusnya personil BPBD sudah lengkap, dan sudah ada cadangan personil.
Dijelaskan Rudi, tugas BPBD Berau tidak hanya soal memadamkan api saja. Namun banyak tugas yang dikerjakan oleh BPBD Berau, salah satunya evakuasi hewan-hewan yang dianggap menganggu masyarakat seperti buaya, ular dan tawon. Jika kekurangan personil, ia khawatir, hal ini akan berdampak pada kondisi tertentu.
“Misal di kawasan A terjadi kebakaran, disatu sisi, ada juga kebakaran, kekurangan personil, tentu kondisi ini membahayakan juga buat anggota BPBD,” ujarnya.
Ia melanjutkan, selain persoalan personil, pemkab seharusnya menganggarkan unit yang layak untuk BPBD Berau. saat ini tidak sedikit gedung tinggi di Berau, namun keberadaan fire truck belum ada di Berau. Ia mengkhawatirkan, jika terjadi musibah kebakaran di gedung tinggi. Maka personil akan bersusah payah.
“Ini seharusnya sudah bisa diantisipasi. Pembangunan terus berjalan. Namun peralatan damkar masih ketinggalan zaman,” bebernya.
Legislator PDI Perjuangan ini menambahkan, sebaiknya bupati Berau berani menganggarkan pengadaan alat dan personil untuk damkar. Pasalnya, ia menilai, sudah saatnya ada penambahan personil.
“Selain itu, jika bisa hidran dipasang di area padat penduduk, hal ini juga akan memudahkan personil tersebut melakukan penyiraman jika terjadi musibah kebakaran,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Berau, Nofian Hidayat mengakui, keberadaan posko-posko tersebut masih belum bisa maksimal. Sebab personel di setiap posko jumlahnya tidak ideal. Sehingga mempengaruhi penanganan di lapangan.
“Kelemahan kami memang personel di kecamatan masih minim. Idealnya kita punya 6 (personel) di setiap posko. Tapi saat ini kita ada 2 atau 3,” ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya sudah mengajukan penambahan personel di penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2023.
Penambahan itu tidak hanya akan dilakukan di 11 posko karhutla, namun juga untuk posko induk di Kecamatan Tanjung Redeb. Namun saat ini belum mendapatkan respon.
Dalam memaksimalkan penanganan karhutla dan pemukiman, pihaknya terus melakukan evaluasi dalam memantau kondisi peralatan yang dimiliki. Evaluasi bertujuan untuk mengecek kesiapan alat yang akan digunakan dalam menghadapi musim kemarau setiap tahunnya.
“Jangan sampai dikatakan siap, tapi nantinya ada masalah dan mungkin personel tidak bisa melaksanakan, apalagi jumlah personil kita kurang sekali, “ tutupnya. (FST)
