Tanjung Redeb – Wacana pemerintah pusat untuk mengurangi alokasi dana transfer ke daerah mulai menimbulkan kekhawatiran di tingkat kabupaten/kota. Pasalnya, jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, maka sejumlah rencana pembangunan daerah bisa terganggu.
Di Kabupaten Berau, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang diperkirakan mencapai Rp5,7 triliun berpotensi terpangkas hingga separuhnya. Situasi itu dikhawatirkan berdampak langsung terhadap sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa daerah tidak bisa berjalan mulus jika jatah dana bagi hasil (DBH) dipotong.
“Kalau transfer pusat berkurang, otomatis banyak program tidak bisa terlaksana. Infrastruktur yang sudah direncanakan akan tersendat,” tegasnya, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk menyiapkan skenario alternatif dalam pengelolaan anggaran. Mulai dari penyusunan prioritas pembangunan, efisiensi belanja, hingga penguatan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
“Harus ada rencana cadangan agar pembangunan tetap berjalan,” jelas Gamalis.
Ia mencontohkan, beberapa daerah di Indonesia sudah memilih menaikkan pajak untuk menutup defisit. Namun langkah itu tidak ingin ditempuh Pemkab Berau.
“Kami tidak ingin membebani masyarakat di tengah ekonomi yang lesu. Pajak tinggi justru akan jadi masalah baru,” tambahnya.
Gamalis menilai, momentum ini seharusnya menjadi ajang untuk memperbaiki arah pembangunan. Anggaran mesti digunakan secara tepat sasaran dan menghindari pemborosan.
“Tidak boleh lagi ada proyek yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Pembangunan harus fokus pada wilayah yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Selain efisiensi, ia juga mendorong inovasi berupa digitalisasi layanan publik, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan sistem perizinan. Terobosan-terobosan tersebut diyakini bisa membuka peluang baru bagi peningkatan PAD melalui sektor retribusi maupun jasa pelayanan.
Gamalis pun menyatakan dukungannya bila seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur bersatu menyuarakan penolakan terhadap rencana pemangkasan dana transfer ini.
“Kalau sampai kebijakan itu dipaksakan, sudah pasti kita akan kompak menyampaikan keberatan,” pungkasnya. (Adventorial)
Penulis : Suci
Editor : Fery
