Tanjung Redeb – Seorang pengusaha asal Berau berinisial TTAL, diduga melakukan monopoli proyek besar di Kabupaten Berau dan Kota Balikpapan. Informasi ini terungkap dalam selebaran yang sempat beredar, di mana menyebutkan TTAL terlibat dalam pengerjaan sejumlah proyek besar.
Di Kabupaten Berau, TTAL diduga mengerjakan beberapa proyek besar. Seperti pembangunan sheet pile di belakang kantor Bupati Berau dengan nilai kontrak lebih dari Rp 27 miliar melalui PT Maha Karya. Namun, proyek ini dilaporkan mengalami keterlambatan penyelesaian dan sudah dua kali melalui addendum.
Selain itu, TTAL juga disebut-sebut menangani proyek pembangunan gedung sarana dan prasarana kantor UPTD PPRD Berau dengan nilai Rp 28,4 miliar, melalui PT Trinanda Karya Utama sebagai pemenang lelang.
Tidak hanya di Berau, TTAL diduga juga terlibat dalam proyek besar di Kota Balikpapan. Proyek pembangunan gedung pelayanan jantung terpadu di RSUD Kanujoso, yang dikerjakan oleh PT Relis Sabindo Utama dengan anggaran sebesar Rp 116,224 miliar pada tahun 2023, dan proyek lanjutan gedung jantung RSUD Kanujoso pada tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp 218,706 miliar oleh PT Total Cakra Alam.
Dalam selebaran yang disebarkan oleh Badan Pekerja Nasional Indonesian Corruption Investigation Wilayah Kaltim dan dikirimkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), disebutkan bahwa TTAL diduga meminjam perusahaan (PT) untuk memenangkan lelang proyek-proyek tersebut. Dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) hingga pejabat pemerintah pun mencuat, menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai siapa sebenarnya sosok TTAL tersebut.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan diharapkan akan segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
Sorotan ini muncul setelah progres kerja salah satu proyek yang diduga dikerjakan TTAL, disebut belum tuntas dan sudah mengalami dua kali addendum.
Menurut sumber media ini, jika kontraktor memonopoli proyek hingga beberapa item pekerjaan, maka patut dicurigai ada kongsi dengan OPD terkait atas proyek yang dikerjakan.
“Jika ada pengusaha mengerjakan beberapa proyek besar dalam satu tahun anggaran, maka publik patut curiga ada kongsi antara kontraktor dengan dinas terkait,” ucapnya.
Dia khawatir, jika proyek-proyek dimonopoli satu pengusaha, maka terjadi kesenjangan antara kontraktor di daerah ini. Apalagi tak sedikit kontraktor lokal yang juga mengharapkan pekerjaan.
“Kalau dimonopoli, kontraktor lain kerja apa,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia Berau, Muhammad Idris, turut menyoroti salah satu proyek yang diduga dikerjakan pengusaha TTAL. Yakni proyek sheet pile di belakang kantor bupati Berau.
Menurut Idris, proyek sheet pile tersebut perlu jadi perhatian. Pasalnya, hingga saat ini pengerjaan tidak tuntas dan beberapa kali addendum.
Menurutnya, hal itu terjadi akibat perencanaan yang tidak profesional, dengan perhitungan yang matang. Dengan melihat segala kendala dan situasi di lokasi yang mau dijadikan proyek. Ditambah lagi pekerja yang belum memiliki pengalaman kerja.
“Kalau seperti itu, tentunya profesionalisme dalam bekerja harus dipertanyakan,” ujarnya.
Ditegaskannya, kontraktor yang mengerjakan sheet pile tersebut harus mendapat sanksi tegas. Bahkan Iddris menekankan kontraktor, layak untuk dimasukkan daftar hitam.
“Ya seharusnya perusahaan itu diblacklist,” tegasnya.
Idris pun mengungkapkan, bahwa perusahaan itu harusnya tidak boleh ikut ditender dimana pun, lantaran sudah memiliki catatan merah.
“Itu sudah menjadi jejak digital. Blacklist saja. Jangan kasih proyek lagi,” tandasnya.
Sementara itu, kontraktor Badaruddin belum memberikan respons saat dikonfirmasi oleh media ini. (Fery)
