Tanjung Redeb – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau, Ilyas Natsir kembali angkat bicara dan memberikan klarifikasi terkait rendahnya kontribusi pariwisata Maratua untuk pendapatan asli daerah (PAD) Berau.
Hal itu disampaikan Ilyas sekaligus merespon penilaian Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said bahwa kontribusi pariwisata Maratua sangat tidak signifikan, terutama dari sektor pajak hotel dan restoran.
“PAD kita rendah karena tidak ada transparansi dari pelaku jasa usaha pariwisata khususnya hotel dan restoran di sana. Mereka juga belum ada kesadaran tinggi untuk membayar pajak,” ungkapnya.
Selain itu, disampaikannya, selama ini Disbudpar juga hanya menarik retribusi di daerah yang memiliki daya tarik wisata seperti wisata air panas, Labuan Cermin, dan keraton. Kendati demikian, penarikan retribusi itu pun dilakukan bersama para pengelola.
“Pertama, yang menarik pajak itu bukan kami, para pengelola yang ditunjuk dan bukan kami sendiri. Lalu mereka menyetor ke Bapenda. Kami membuat laporannya. Sedangkan di hotel dan restoran khususnya kami hanya melakukan tugas pembinaan. Dan soal pemasukan anggaran dari pajak itu kembali lagi ke mereka pelaku usaha itu,” tegasnya.
Tak hanya itu, Ilyas juga membantah bahwa selama ini Disbudpar hanya bekerja sendiri dan tidak melibatkan Bapenda Berau. Terkait jumlah kamar hotel pun, pihaknya sudah melakukan pendataan. Namun, ironisnya belum ada kesadaran dari pelaku usaha jasa pariwisata.
“Tidak ada kerja samanya di mana? Kerja sama sendirinya seperti apa? Kami minggu kemarin, melakukan pendataan bersama Dispenda. Kami lakukan kerja sama, mengumpulkan data pelaku usaha pariwisata di wilayah pesisir,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said menilai pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dari sektor pariwisata Pulau Maratua sangat tidak signifikan.
“Kami cukup miris melihat upaya kita menggeliatkan sektor pariwisata di Maratua. Karena pendapatan yang masuk di Bapenda Berau tidak berbanding lurus dengan apa yang sudah dilakukan,” ujarnya, Selasa (4/6/2024).
Menurutnya, banyak event yang telah dilaksanakan di Maratua tidak secara signifikan mengangkat atau meningkatkan PAD Kabupaten Berau, terutama dari sektor pajak hotel serta pajak makan minum dari restoran yang ada di sana.
“Sehingga kami berharap Dinas Pariwisata dalam setiap kegiatannya paling tidak melibatkan Bapenda. Jangan sampai Dinas Pariwisata bekerja sendiri. Sementara giliran menagihnya menjadi beban Bapenda Berau,” bebernya.
Disampaikannya, sinergitas dan kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Bapenda perlu dibangun dengan baik. Mengingat, Kabupaten Berau sudah ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional.
“Apalagi kita di Kabupaten Berau juga sedang melakukan transformasi dari sisi pendapatan. Tidak selamanya kita bergantung pada sektor yang didasarkan pada SDA,” paparnya.
Saat ini, tambah Said, Pemkab Berau sedang berjuang agar Kabupaten Berau dapat mandiri dari segi finansial dan atau fiskal. Karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan menuju kemandirian itu.
“Kita berharap ada kemandirian fiskal di Kabupaten Berau. Kita dikatakan tidak mandiri karena pendapatan kita hanya di kisaran Rp 300-350 miliar. Sementara APBD kita hampir tembus di angka Rp 7 triliun,” tandasnya. (Elton/Fery)
