Tanjung Redeb – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas meminta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) untuk selalu mendukung kebijakan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikan Bupati Sri dalam sambutannya pada acara NGObrol PIntar (Ngopi) Ketenagakerjaan di Hotel SM Tower, Berau pada Selasa (28/5/2024). Hadir dalam kegiatan itu, Wamenaker RI, Afriansyah Noor.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI agar pelaksanaan kebijakan tenaga kerja di Kabupaten Berau dapat terlaksana sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Disampaikannya, Kabupaten Berau merupakan mitra IKN. Karena itu, dukungan Kemenaker terhadap kebijakan Pemkab Berau sangat berguna bagi optimalisasi tata kelola ketenagakerjaan di daerah.
“Berau adalah kabupaten yang memiliki SDA yang melimpah dari sektor pertambangan dan perkebunan. Sehingga Pemkab Berau terus berupaya menghadirkan kebijakan yang baik untuk pekerja dan masyarakat,” jelasnya.
Di hadapan Wamenaker RI, Bupati juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen kuat dalam melindungi tenaga kerja lokal. Bahkan menjadikan tenaga kerja lokal sebagai prioritas.
“Komitmen itu juga kami jalankan dengan menyediakan juga BLK gratis yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas pekerja. Ini merupakan program unggulan yang menjadi prioritas kami,” tegasnya.
Wamenaker RI, Afriansyah Noor mengaku bahwa Kabupaten Berau merupakan daerah yang kaya akan SDA, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan. Potensi yang besar itu diharapkannya dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.
“Saya dengar dari bupati banyak perusahaan tambang dan sawit di Kabupaten Berau,” imbuhnya.
Meskipun banyak industri perkebunan dan pertambangan, tambah Afriansyah, masih banyak perselisihan hubungan industrial (HI) yang terjadi dan melibatkan pekerja serta perusahaan.
“Saya tidak pernah berhenti turun ke bawah untuk memberikan informasi terkait HI. Dan saya dengar ada banyak perselisihan industrial juga di Berau,” bebernya.
Khusus terkait perselisihan HI tersebut, Afriansyah Noor meminta pemerintah daerah bersama perusahaan dan para pekerja untuk lebih mengutamakan penyelesaian perselisihan HI secara musyarawah dan mufakat.
“Saya melihat bahwa sekarang ini semuanya bisa diselesaikan lewat musyawarah. Jadi, lebih baik diselesaikan lewat musyarawah dan mufakat terlebih dahulu daripada lewat pengadilan,” tandasnya. (Adv/Elton/Fery)
