TANJUNG REDEB – Pembatalan program Sambungan Rumah (SR) Gratis dari pemerintah pusat tidak hanya mengecewakan ribuan warga Berau, tetapi juga berdampak langsung terhadap Perumda Air Minum Batiwakkal yang menjadi pelaksana pendataan di lapangan.
Direktur PDAM Berau, Saipul Rahman, melalui Kepala Bidang Hubungan Pelanggan, Rudy Hartono, mengatakan pihaknya kini harus menghadapi persepsi negatif masyarakat meski program tersebut bukan berasal dari pemerintah daerah maupun Perumda.
Menurut Rudy, sejak awal Perumda hanya menjalankan instruksi pemerintah pusat untuk melakukan pendataan calon penerima manfaat hingga tingkat RT.
“Programnya resmi dari pusat. Kami di daerah hanya menindaklanjuti,” katanya.
Ia mengaku posisi Perumda menjadi sulit ketika masyarakat menganggap perusahaan telah memberikan janji yang tidak ditepati.
“Warga menganggap kami yang memberikan harapan palsu, padahal kami posisinya juga diberi harapan palsu,” ungkap Rudy.
Selain menurunnya kepercayaan masyarakat, pembatalan program juga menyebabkan kerugian operasional. Perumda telah mengeluarkan berbagai biaya administrasi, mulai dari pengadaan meterai untuk ribuan berkas pendaftaran hingga biaya operasional petugas yang melakukan pendataan lapangan selama berbulan-bulan.
Rudy mengatakan pihaknya juga tidak memperoleh penjelasan rinci mengenai alasan dibatalkannya program tersebut. Informasi yang diterima hanya menyebutkan bahwa pendanaan dari pemerintah pusat tidak tersedia sehingga seluruh usulan sambungan rumah gratis dibatalkan.
Sebagai solusi sementara, Perumda hanya dapat menawarkan pemasangan sambungan reguler dengan skema pembayaran yang lebih ringan, termasuk fasilitas cicilan hingga 12 kali bagi masyarakat yang ingin menjadi pelanggan.
“Kami juga ikut menanggung beban kepercayaan yang tergerus karena program pemerintah pusat yang batal ini,” tutup Rudy.
