TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau masih memberlakukan pembatasan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU. Kebijakan ini diterapkan menyusul kuota BBM yang diterima daerah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pembatasan diberlakukan pada sejumlah jenis BBM. Untuk Pertalite, kendaraan roda empat dibatasi maksimal 25 liter, sedangkan kendaraan roda dua maksimal 5 liter.
Sementara untuk Pertamax, kendaraan roda dua dibatasi pengisian maksimal Rp50 ribu, sedangkan kendaraan roda empat maksimal Rp400 ribu.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Bupati Berau Sri Juniarsih Mas yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua SPBU di Kecamatan Sambaliung dan Gunung Tabur.
Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan sekaligus melihat langsung pelayanan dan pola distribusi BBM kepada masyarakat setelah Berau mengalami kelangkaan dalam beberapa pekan terakhir.
Kelangkaan BBM sebelumnya berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU, sementara pasokan yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan.
Pemerintah daerah menyebut persoalan tersebut tidak terlepas dari tersendatnya pasokan minyak ke jobber serta kuota BBM yang diterima Berau yang masih berada di bawah usulan kebutuhan daerah.
Meski pembatasan masih diterapkan, Sri Juniarsih memastikan stok BBM untuk saat ini tersedia.
«“BBM dipastikan aman dan stoknya ada untuk hari ini maupun besok. Yang ikut mengantre membeli BBM hari ini maupun besok tidak masalah, asal tidak mengantre berkali-kali dalam sehari,” ujarnya.»
Menurutnya, pembatasan bukan dimaksudkan untuk mempersulit masyarakat, melainkan sebagai langkah menjaga agar stok yang tersedia tidak cepat habis dan dapat didistribusikan secara lebih merata.
Karena itu, Bupati juga meminta masyarakat ikut mengawasi potensi pembelian BBM secara berulang dalam satu hari.
«“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pembelian BBM di tengah kelangkaan ini. Kalau ada yang melihat pembeli bolak-balik ke SPBU berkali-kali, silakan lapor,” pesannya.»
Pemkab Berau menilai pengawasan di tingkat SPBU menjadi bagian penting dalam menjaga distribusi BBM tetap tepat sasaran. Ketersediaan yang terjaga diharapkan dapat mengurangi antrean sekaligus mencegah terjadinya kelangkaan kembali.
Lebih jauh, pemerintah daerah melihat persoalan BBM bukan sekadar menyangkut kebutuhan transportasi masyarakat. Kelancaran pasokan juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan upaya menjaga stabilitas harga serta pengendalian inflasi di daerah.
“Pemerintah daerah hadir untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Kami meminta seluruh pengelola SPBU agar terus menjaga kualitas pelayanan dan ketersediaan stok, sehingga tidak terjadi kelangkaan di tengah masyarakat,” tegas Sri Juniarsih.
Dalam sidak tersebut, Bupati Berau didampingi Kepala Diskoperindag Berau Eva Yunita, Kepala Diskominfo Didi Rahmadi, Kepala Dinas Perhubungan Rusnan Hefni, serta tenaga teknis Diskoperindag.(adv/zenn)
