TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmennya memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu motor utama pembangunan ekonomi daerah. Pengembangan pariwisata ke depan tidak sekadar mengejar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi diarahkan agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam dan budaya.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Tahun 2026 sekaligus Paparan Draft Final Revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Berau, Rabu (12/8/2026), di Ruang Rapat RPJPD Bapelitbang.
Bupati menyebut rakor tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sektor pariwisata Berau. Terlebih, pariwisata telah ditetapkan sebagai salah satu sektor unggulan dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025–2029.
Menurut Sri Juniarsih, pembangunan pariwisata harus dilakukan secara serius, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Kebijakan efisiensi pemerintah pusat juga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi daerah untuk semakin kreatif menggali sumber-sumber pendapatan baru.
“Kabupaten Berau saat ini sedang bertransisi dari sektor pertambangan ke sektor pariwisata, yang kita harapkan mampu menopang ekonomi masyarakat, berbasis potensi sumber daya alam yang kita miliki,” ujarnya.
Berau memiliki modal pariwisata yang sangat besar. Keindahan Kepulauan Derawan, Maratua dan Kakaban, kejernihan Labuan Cermin, bentang alam Karst Merabu, perkebunan cokelat di Kelay, hingga kekayaan sejarah dan budaya masyarakat menjadi aset yang dapat dikembangkan untuk memperkuat daya saing destinasi.
Namun, Bupati mengingatkan bahwa keberhasilan pariwisata tidak boleh hanya diukur dari banyaknya wisatawan yang datang.
Yang jauh lebih penting, setiap kunjungan harus mampu menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan dan budaya yang menjadi daya tarik utama Berau.
“Bagaimana wisatawan datang, menikmati keindahan alam Berau, memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat kita, dan pada saat yang sama alam dan budaya kita tetap terjaga?” katanya.
Menjaga Daya Dukung Alam
Sri Juniarsih menegaskan, tidak semua kawasan wisata dapat dikembangkan secara masif. Setiap rencana pengembangan harus memperhitungkan kemampuan lingkungan dalam menerima aktivitas wisata.
Konsep carrying capacity atau daya dukung lingkungan, termasuk pengaturan zonasi ekologis, perlu menjadi bagian penting dalam pengelolaan destinasi, khususnya kawasan laut dan pesisir yang memiliki nilai konservasi tinggi.
“Jangan sampai karena ingin mengejar pertumbuhan pariwisata dalam jangka pendek, kita justru merusak aset wisata yang menjadi kekuatan kita dalam jangka panjang,” tegasnya.
Selain memperkuat wisata bahari, Pemkab Berau juga mendorong pengembangan wisata alam dan ekowisata di wilayah pedalaman. Karst Merabu dan Hutan Lindung Lesan, misalnya, dinilai memiliki kekayaan ekologis sekaligus sejarah yang dapat memperkaya narasi pariwisata Berau.
Potensi tersebut juga diharapkan semakin terintegrasi dengan pengembangan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat, sehingga wajah pariwisata Berau tidak hanya identik dengan destinasi kepulauan, tetapi juga memiliki daya tarik ekowisata pedalaman yang kuat dan berkelanjutan.
“Standar pelayanan kita harus naik kelas,” katanya.
RIPPARDA Harus Menjadi Pedoman Nyata
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian revisi RIPPARDA Kabupaten Berau Tahun 2026. Dokumen tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi pedoman nyata dalam menentukan arah pembangunan pariwisata daerah.
Setiap kebijakan yang dirumuskan harus dapat diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, penganggaran, hingga pelaksanaan di lapangan.
Sri Juniarsih juga mendorong agar tahapan akhir revisi RIPPARDA, termasuk proses harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum serta pendaftaran ke Propemperda, dapat diselesaikan pada tahun ini.
Ia meminta seluruh perangkat daerah mengambil peran sesuai tugas pokok dan kewenangan masing-masing. Sebab, pembangunan pariwisata bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Rakor hari ini harus menghasilkan komitmen yang konkret, pembagian peran yang jelas, dan langkah kerja yang dapat segera kita tindak lanjuti. Mari kita bangun pariwisata yang ekonominya tumbuh, lingkungannya terjaga, budayanya lestari, masyarakatnya sejahtera,” ungkapnya.
Dengan arah tersebut, Pemkab Berau menargetkan pembangunan pariwisata tidak hanya menjadikan daerah sebagai destinasi yang semakin dikenal, tetapi juga sebagai contoh pengelolaan pariwisata yang mampu mempertemukan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan budaya.
