Harapan itu bermula dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik. Melalui program tersebut, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum menikmati layanan air perpipaan untuk memperoleh sambungan rumah secara gratis.
Pendaftaran dibuka sejak akhir 2023 hingga Januari 2024. Antusiasme masyarakat begitu tinggi. Pendataan dilakukan secara masif hingga tingkat RT agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Hasilnya, sekitar 6.500 warga Berau mengajukan permohonan sambungan air gratis. Jumlah tersebut bahkan menjadikan Berau sebagai salah satu daerah dengan usulan SR gratis terbanyak di Kalimantan Timur.
Proses kemudian berlanjut ke tahap verifikasi. Pada Februari 2024, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turun langsung ke Berau untuk melakukan pengecekan lapangan. Setelah verifikasi selesai, pemerintah daerah mengusulkan lebih dari 6.000 sambungan rumah kepada pemerintah pusat.
Saat itu, masyarakat optimistis program akan mulai direalisasikan pada pertengahan 2024. Namun harapan tersebut perlahan memudar karena tidak pernah ada kepastian pelaksanaan.
Kepastian baru diterima beberapa bulan kemudian. Pada September 2024, Perumda Air Minum (Perumdam) Batiwakkal Berau mendapat informasi bahwa anggaran dari pemerintah pusat untuk program tersebut tidak tersedia. Akibatnya, seluruh usulan sambungan rumah gratis dinyatakan batal.
Direktur Perumdam Batiwakkal Berau, Saipul Rahman, melalui Kepala Bidang Hubungan Pelanggan, Rudy Hartono, mengatakan pembatalan program bukan hanya menggagalkan akses air bersih bagi ribuan warga, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut Rudy, Perumdam hanya menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Seluruh proses, mulai dari sosialisasi, pendataan, verifikasi hingga pengusulan, dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.
“Programnya resmi dari pusat. Kami di daerah hanya menindaklanjuti,” ujarnya kepada kaltimkece.id, Rabu (13/1/2026).
Ia menjelaskan, seluruh prosedur telah dijalankan tanpa kendala. Namun setelah proses panjang itu, tidak satu pun sambungan rumah yang berhasil direalisasikan.
Kondisi tersebut menempatkan Perumdam pada posisi yang serba sulit. Di satu sisi, perusahaan harus menghadapi kekecewaan ribuan warga yang sejak awal berharap memperoleh sambungan air gratis. Di sisi lain, keputusan pembatalan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
Rudy mengakui banyak masyarakat yang salah memahami persoalan tersebut. Tidak sedikit warga yang menganggap Perumdam sebagai pihak yang mengumbar janji, padahal perusahaan daerah itu juga tidak pernah menerima kepastian realisasi dari pemerintah pusat.
“Warga menganggap kami yang memberikan harapan palsu, padahal kami juga berada pada posisi yang sama, sama-sama diberi harapan palsu,” ungkapnya.
Tak hanya berdampak pada citra pelayanan, pembatalan program juga menyebabkan kerugian bagi Perumdam. Selama proses pendataan, perusahaan telah mengeluarkan biaya administrasi, mulai dari pengadaan meterai untuk ribuan berkas pendaftaran hingga biaya operasional petugas yang setiap hari turun melakukan pendataan di lapangan.
Ironisnya, hingga kini Perumdam juga tidak pernah menerima penjelasan rinci mengenai alasan dibatalkannya program tersebut. Rudy menyebut Berau bukan satu-satunya daerah yang mengalami kondisi serupa. Sejumlah daerah lain di Indonesia juga gagal merealisasikan program sambungan rumah gratis meski telah lolos proses verifikasi.
Sembari menunggu kebijakan baru dari pemerintah pusat, Perumdam hanya dapat menawarkan solusi alternatif berupa pemasangan sambungan reguler. Untuk meringankan beban masyarakat, biaya pemasangan dapat dicicil hingga 12 kali sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami juga ikut menanggung beban karena kepercayaan masyarakat ikut tergerus akibat batalnya program pemerintah pusat ini,” tutup Rudy.
