BERAU – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih mulai terasa di berbagai sektor usaha. Kondisi ini tidak hanya menguji ketahanan perusahaan, tetapi juga berpotensi berdampak pada pemenuhan hak-hak karyawan. DPRD Kabupaten Berau pun memberi perhatian serius agar situasi tersebut tidak berkembang menjadi persoalan ketenagakerjaan yang lebih luas.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menilai dinamika ekonomi saat ini memang memberikan tekanan nyata terhadap aktivitas korporasi. Sejumlah perusahaan, kata dia, tengah berupaya keras menjaga stabilitas operasional di tengah tantangan yang ada.
Namun demikian, Rudi menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak pekerja. Menurutnya, dampak ekonomi harus dikelola secara bijak agar tidak berujung pada kerugian bagi karyawan, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
“Dalam situasi seperti sekarang, perusahaan memang terdampak. Tapi dampak itu harus ditekan agar tidak sampai mengorbankan hak-hak karyawan. Semua tetap harus mengacu pada aturan yang berlaku,” tegasnya
Ia menambahkan, momentum May Day seharusnya tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, melainkan refleksi bersama bagi pemerintah, perusahaan, dan pekerja untuk memperkuat komitmen dalam perlindungan tenaga kerja. Hak-hak pekerja, lanjutnya, harus tetap menjadi prioritas, bahkan di tengah tekanan ekonomi sekalipun.
Rudi juga mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan adalah hal mendasar yang tidak bisa ditawar. Perusahaan diharapkan tetap menjalankan kewajiban, mulai dari pembayaran upah yang layak, jaminan sosial, hingga pemenuhan hak normatif lainnya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pekerja.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya menjaga hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan konstruktif menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
“Kalau komunikasi berjalan baik, potensi konflik bisa ditekan. Stabilitas hubungan kerja juga akan tetap terjaga,” ujarnya.
Ia pun mendorong agar setiap persoalan ketenagakerjaan diselesaikan melalui dialog yang mengedepankan musyawarah. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dalam menghasilkan solusi yang adil dan berimbang, tanpa harus berujung pada konflik berkepanjangan.
