BERAU – Rentetan persoalan yang terus berulang di RSUD Dr. Abdul Rivai menuai sorotan tajam dari DPRD Berau.
Kondisi pelayanan yang dinilai kian memburuk, mendorong desakan agar pimpinan rumah sakit segera dievaluasi bahkan dicopot.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, secara terbuka menilai kondisi yang terjadi sudah melampaui batas kewajaran.
Ia menyebut, berbagai permasalahan yang muncul bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan mencerminkan kegagalan manajemen yang serius.
“Sebenarnya saya berteman dengan direktur RSUD Abdul Rivai, tapi tidak benar kalau begini karena ini menyangkut nyawa orang. Kita tidK pernah loh sampai enggak ada obat, sampai ngutang Rp10 miliar,” tegasnya, Kamis (16/4/2026).
Menurut politisi Partai Demokrat itu, pihaknya sebelumnya telah memberi masukan perlunya pembenahan manajemen.
Namun, hingga kini tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan. Padahal, persoalan yang muncul terus berulang dan bahkan semakin kompleks.
“Kita sudah pernah sampaikan kalau manajemen rumah sakit itu harus diganti, tapi sekarang enggak ada juga diganti. Ini sudah kelewat batas ngurus manajemen rumah sakit ini,” ujarnya.
Waris menilai, kondisi tersebut menuntut langkah tegas. Ia mendorong adanya perombakan total di tubuh manajemen rumah sakit, termasuk pergantian pimpinan, guna mencegah krisis pelayanan yang lebih parah.
“Makanya kita harus sampaikan rekomendasi dalam LKPJ itu, manajemennya harus diganti dan dirombak. Banyak kok talenta-talenta lain yang punya visi dan manajerial bagus,” katanya.
Sorotan juga diarahkan pada kebijakan pembangunan fisik rumah sakit yang dinilai tidak tepat.
Ia menyinggung pembangunan Gedung Walet yang disebut menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang menurutnya tetap merupakan bagian dari APBD.
“Mereka membangun gedung walet itu katanya pakai dana bukan dari APBD tapi dana BLUD. Padahal dana BLUD itu dana APBD, tercatat dalam tubuh APBD. Di situ sebenarnya masalahnya, pembangunan fisik pakai dana BLUD akhirnya semuanya enggak karuan,” jelasnya.
Dampak dari kebijakan tersebut, lanjut Waris, berujung pada membengkaknya pengeluaran rumah sakit yang tidak seimbang dengan kemampuan keuangan.
Ia menilai, persoalan utama bukan pada penurunan pendapatan, melainkan pada pengeluaran yang tidak terkendali.
“Bukan pendapatannya yang berkurang, tapi pengeluarannya yang makin banyak. Rumah sakit ini fungsi utamanya mengobati orang, masa obatnya enggak ada, kita juga punya standar,” tegasnya.
Ia juga menyinggung sejumlah persoalan lain yang sempat mencuat, seperti keterlambatan pembayaran gaji tenaga medis hingga tiga bulan dan ketimpangan pelayanan.
Kondisi tersebut dinilai sebagai indikator kegagalan manajemen dalam pengelolaan rumah sakit.
Dengan situasi tersebut, Waris menegaskan harus ada pihak yang bertanggung jawab. Ia bahkan secara tegas menyatakan, jabatan direktur seharusnya menjadi konsekuensi dari kekacauan yang terjadi.
“Kalau enggak ada yang bertanggung jawab, ya akan terulang lagi. Kalau saya yang jadi direktur, saya mundur. Harus ada yang bertanggung jawab dengan kekacauan ini,” tegasnya.
Ia pun mendorong kepala daerah untuk mengambil langkah tegas terhadap pimpinan rumah sakit demi memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tidak terus terganggu.
“Kalau saya jadi bupati, saya berhentikan dia jadi direktur. Maksud saya ini standar kita jadi pejabat, jadi punya amanah yang harus kita pertanggung jawabkan karena ini rumah sakit, menyangkut nyawa orang,” tutupnya.
Dengan kondisi tersebut, Waris berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret untuk membenahi tata kelola RSUD dr Abdul Rivai, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terus terdampak oleh persoalan manajemen yang berlarut-larut.
