Tanjung Redeb – Anggota DPRD Berau, Abdul Waris mengkritisi ketidakhadiran Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) DPUPR Berau yang seringkali absen pada beberapa kali Musrenbang tingkat kecamatan, tahun ini.
Kritikan itu, disampaikan Waris saat menanggapi keluhan beberapa kepala kampung terkait masalah banjir dan drainase di Kecamatan Batu Putih saat digelarnya Musrenbang tingkat kecamatan tersebut, beberapa waktu lalu.
“Kabid SDA ini tidak pernah hadir di Musrenbang. Ibu (Bupati, Red) kalau mau diabsen, jangan hanya Kadisnya saja. Kabidnya juga diabsen,” pintanya.
Menurutnya, kehadiran Kabid SDA dalam setiap kegiatan Musrenbang sangat diperlukan. Mengingat masih banyak persoalan drainase dan banjir yang belum ditangani secara baik dan perlu ditanggapi oleh Kabid bersangkutan.
“Itu ada usulan drainase, masa yang menjelaskan Pak Junaidi (Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan, Red). Akhirnya pada saat kami rapat di komisi, kami tanya mana program SDA, programnya hanya di Tanjung Redeb. Padahal banyak usulan kampung itu terkait drainase,” tegasnya.
“Jadi, kalau Kabidnya tidak pernah cek ke lapangan seperti Pak Junaidi, pernah kita dengar ada irigasi di tengah sawit bukan irigasi di tengah sawah. Ya itu, karena tidak pernah dicek di lapangan,” sambungnya.
Disampaikannya, ke depan jalan provinsi akan dirigid dari Sambaliung sampai ke Talisayan. Karena itu, masalah drainase dan banjir yang masih terjadi pada beberapa Kampung di Batu Putih juga harus ditangani secara baik.
“Percuma kita bangun jalan terus kalau drainasenya tidak bagus karena airnya tertampung di jalan. Walaupun jalan kita aspal terus paling bertahan 5 tahun. Apalagi jalan kita tak pakai drainase. Secara teknis, air selalu berada di tengah jalan,” imbuhnya.
Menanggapi Waris, Kabid SDA DPUPR Berau, Hendra Pranata menjelaskan pernyataan Waris hanya merupakan candaan belaka. Berikutnya, dirinya belum sempat mengahadiri rapat karena masih mengurus dana alokasi khusus (DAK).
“Ini kami sedang berjuang mengurus DAK, jadi belum bisa hadir. Itu teman suka bercanda. Lagian kenapa drainase tidak ditangani ya karena tidak dianggarakan. Coba kalau dianggarakan, pasti kita eksekusi,” bebernya.
“Tapi Senin (26/2/2024), aku sudah hadir lagi. Dan yang hadir di Musrenbang itu di sana sebelumnya yakni Staf Perencanaan di Bidang SDA yang mewakili Kabidnya. Setia mengikuti Musrenbang,” ujarnya.
Diakuinya, pada 2023 silam, untuk Kecamatan Batu Putih terdapat pembangunan saluran drainase khususnya di RT 02 Kampung Sumber Agung senilai Rp 170.000.000 dan pembuatan parit drainase RT 3 Kampung Batu Putih sebesar Rp 198.000.000.
“Semua kita bereskan. Tapi kalau tidak ada dan keluhkan pasti tidak ada anggarannya. Kalau ada pasti sudah fix masalahnya,” ungkapnya.
Ke depan, tambahnya, pihaknya akan turun lapangan untuk memeriksa kampung-kampung yang masih rentan terdampak banjir. Berikutnya mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut.
“Nanti kita pelajari lebih lanjutlah masalahnya. Kita ke sana bawa konsultan. Dilihat dulu apa masalahnya,” tandasnya.
Untuk diketahui, sesuai pantaun media ini, Kabid SDA tidak hadir selama Musrenbang di Kecamatan Biatan, Talisayan, Biduk-Biduk dan Batu Putih. Akibat ketidakhadirannya, banyak keluhan drainase yang disampaikan kepala kampung, tidak mendapat jawaban yang memuaskan. (Elton/Fery)
