TANJUNG SELOR – Keberadaan sebuah grup media sosial yang diduga berisi komunitas penyuka sesama jenis di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, mendadak viral dan menuai sorotan publik.
Grup tersebut dilaporkan memiliki sekitar seribu anggota dan memuat unggahan yang dinilai tidak pantas oleh sebagian masyarakat.
Ramainya perbincangan ini memicu kekhawatiran warganet, terutama terkait potensi dampak negatif terhadap anak-anak dan remaja yang aktif menggunakan media sosial.
Psikolog Tanjung Selor, Amalia Laili Barokah, menilai fenomena tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, ada banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari lingkungan pergaulan, paparan informasi digital, hingga kondisi biologis tertentu.
“Media sosial adalah ruang yang sangat terbuka. Di sana, komunitas mudah terbentuk dan saling menguatkan satu sama lain,” ujar Amalia saat ditemui diruang kerjanya, Senin (26/1).
Ia menjelaskan, isu identitas seksual saat ini kerap dianggap sebagai tren, khususnya di kalangan remaja. Paparan informasi dari luar negeri serta dukungan komunitas di dunia maya dapat membuat sebagian anak muda mengalami kebingungan dalam memahami identitas dirinya.
Dari sisi psikologis, konflik antara penerimaan diri dan realitas sosial dinilai berisiko memicu tekanan mental, penolakan sosial, hingga masalah kesehatan.
“Konflik batin yang berkepanjangan bisa berdampak serius pada kesehatan mental dan perilaku seseorang,” jelasnya.
Amalia pun mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan terhadap konten media sosial yang berpotensi merugikan masyarakat. Ia menilai, penutupan grup semacam itu perlu dipertimbangkan agar tidak menjadi ruang pembenaran sosial.
Selain pengawasan, ia menekankan pentingnya edukasi seksual yang tepat bagi remaja. Edukasi tersebut, kata dia, bukan untuk mengajarkan perilaku seksual, melainkan memberikan pemahaman tentang fungsi tubuh, batasan diri, serta dampak kesehatan dan sosial.
“Jika tidak dibekali pemahaman yang benar, anak-anak justru akan mencari informasi sendiri dari sumber yang belum tentu tepat,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.)
Kaltara, Rano Liling, mengaku telah mengetahui keberadaan grup tersebut. Ia menyebut jumlah anggotanya mencapai sekitar seribu orang dan terus bertambah.
Rano mengatakan pihaknya mendorong koordinasi dan kolaborasi seluruh leading sector, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepolisian, untuk melakukan penjagaan dan deteksi dini.
“FKPT hanya mendorong koordinasi. Untuk teknis penindakan dan program, tetap menjadi kewenangan OPD terkait dan kepolisian,” ujarnya.
Ia juga menilai aparat penegak hukum perlu bertindak lebih tegas agar isu tersebut tidak berkembang semakin luas.
“Kalau memang ada koordinator atau pihak yang menggerakkan, itu perlu ditindak. Jangan sampai dibiarkan,” tegas Rano.
Masyarakat pun diimbau lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, khususnya dalam mengawasi aktivitas anak-anak dan remaja di media sosial, agar tidak terpapar konten yang dinilai merugikan. (Lia)
