Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau belum bisa memberikan tanggapan pasti terkait rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang akan mengambil alih pengelolaan Pulau Kakaban, salah satu aset wisata unggulan di Kabupaten Berau.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan dirinya belum mendapatkan informasi resmi terkait wacana tersebut.
“Belum bisa berkomentar, saya juga belum tahu pasti soal itu. Nanti kita bahas lebih lanjut,” ujarnya singkat, Senin (2/6/2025).
Namun, sikap berbeda disampaikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, Samsiah Nawir, secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap rencana itu. Ia menilai Pemprov tidak melibatkan Pemkab secara formal, padahal selama ini pihaknya aktif membangun dan menjaga kawasan tersebut.
“Kami sudah membangun akses masuk baru dari Maratua, menata sarana wisata, bahkan menetapkan retribusi resmi. Tapi tiba-tiba provinsi ingin ambil alih, tanpa duduk bersama.” ucapnya.
Samsiah menyoroti rencana pengelolaan oleh UPTD provinsi dengan skema BLUD, yang menurutnya belum siap dari sisi sumber daya manusia maupun sistem retribusi.
“Kalau tidak siap, bagaimana bisa mengelola kawasan seluas itu dengan baik?”tegasnya.
Pulau Kakaban diketahui masuk zona pemanfaatan terbatas dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan pariwisata berkelanjutan di Berau. Pemkab pun mengkhawatirkan upaya pelestarian dan pengembangan yang telah dilakukan akan sia-sia jika pengelolaan dialihkan tanpa perencanaan matang.
Penulis : Suci
Editor : Fery
