TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya memperluas akses digital di seluruh pelosok Bumi Batiwakkal. Meski kewenangan penuh berada di tangan pemerintah pusat dan operator seluler, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau tetap proaktif mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mengikis area tanpa sinyal (blank spot).
Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP), pembangunan menara telekomunikasi dan Base Transceiver Station (BTS) merupakan wewenang pusat. Peran pemerintah daerah terbatas pada pengusulan titik-titik koordinat yang membutuhkan intervensi sinyal.
“Terkait upaya mengatasi blank spot, Pemkab Berau sebenarnya telah aktif mengajukan usulan tambahan pembangunan tower dan BTS sejak tahun 2022,” ujar Didi, Kamis (26/3).
Didi mengungkapkan, hingga saat ini terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara jumlah usulan daerah dengan realisasi di lapangan. Dari total 34 titik BTS yang diajukan ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sejak tiga tahun lalu, progresnya berjalan lamban.
“Hingga akhir tahun 2025, tercatat baru 5 unit BTS yang dibangun oleh operator seluler di Kabupaten Berau. Lokasinya tersebar di wilayah pesisir dan beberapa kecamatan strategis, yakni di Biduk-Biduk, Batu Putih, Gunung Tabur, Tabalar, dan Tanjung Batu,” jelasnya.
Menanggapi target pengentasan blank spot pada tahun berjalan ini, Didi menekankan bahwa Pemkab Berau terus memantau berapa banyak titik yang bisa terakomodasi melalui kombinasi pembangunan tower BTS maupun perluasan jaringan fiber optik.
Pasalnya, penyediaan jaringan internet tidak hanya bergantung pada menara nirkabel, tetapi juga pada konektivitas kabel optik yang lebih stabil untuk layanan publik dan perkantoran desa.
“Kami terus mengawal sisa usulan yang ada agar target pengurangan blank spot tahun ini bisa lebih maksimal. Fokus kami adalah memastikan daerah-daerah yang memiliki urgensi tinggi, baik untuk pelayanan publik maupun ekonomi masyarakat, bisa segera mendapatkan kepastian pembangunan dari operator,” tambahnya.
Didi berharap sinergi antara usulan daerah, kebijakan Kemenkomdigi, dan investasi operator seluler dapat berjalan selaras, mengingat akses informasi saat ini telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Berau. (akti)
