TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, Rabu (24/7/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj Gubernur Kaltim, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI, kepala OPD Provinsi Kaltim, LSM, KSM, mitra pembangunan bidang kehutanan dan lingkungan hidup, KPHP, serta kelompok tani se-Kaltim.
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyambut baik Rakor tersebut sebagai upaya untuk mengatasi sejumlah masalah kehutanan yang dihadapi Kaltim. Akmal menyinggung tingginya tingkat deforestasi di Kaltim akibat kebijakan yang memecah urusan daerah menjadi terkotak-kotak.
“Saya melihat bagaimana Kalimantan secara utuh mengalami deforestasi yang sangat tinggi. Apakah kita bisa bahagia seperti lagu yang dinyanyikan para rimbawan tadi jika hutan kita terus menyusut? Tidak ada lagi rimba, yang ada hanya semak-semak,” ujarnya.
Akmal juga menyebutkan bahwa slogan kolaborasi yang selama ini digaungkan dalam pemerintahan ternyata sulit dilaksanakan. Ia menekankan bahwa kurangnya sinergi, terutama terkait anggaran, menyebabkan semua pihak berjalan sendiri-sendiri, yang memperburuk deforestasi.
“Kolaborasi itu cuma bahasa yang indah tapi sulit dilaksanakan. Apalagi terkait anggaran, mana pernah mau bersama-sama dengan kehutanan. Semua jalan sendiri-sendiri. Kalau begini, siap-siap saja tingkat deforestasi akan semakin naik,” katanya.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Akmal mengatakan perlu ada langkah-langkah strategis dan sinergi dari semua pihak. Ia meminta seluruh pihak yang terkait agar bersama-sama memberikan solusi atas masalah kehutanan yang terjadi di Kaltim.
“Kalau saya terbang dari mana-mana saja, saya sedih melihat ke bawah. Lahan kritis banyak sekali. Penyebabnya karena pendekatan yang dilakukan sendiri-sendiri. Ketika masalah sudah terjadi, tidak ada langkah sinergi untuk menyelesaikannya. Harusnya uang, kewenangan, dan organisasi mengikuti solusi, bukan fungsi. Apa solusi yang kita tawarkan? Reforestasi harus dilakukan oleh semua pihak, baik itu Kemendes, dinas perkebunan maupun Kemenkeu,” pungkasnya.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dalam sambutannya menyebut agenda Rakor Kehutanan Provinsi Kaltim merupakan salah satu agenda penting dalam percepatan penyusunan dokumen dan implementasi Integrated Area Development (IAD) pada areal perhutanan sosial untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Pemkab Berau, katanya, memiliki komitmen kuat terhadap aspek kehutanan, seperti Program Karbon Hutan Berau (PKHB).
“Hal ini tentunya sangat ditunjang dengan potensi kehutanan dan perhutanan sosial Berau yang luas, bahkan terluas di Kaltim. Selain itu, Kabupaten Berau termasuk yang paling progresif dan memberikan kontribusi penting terhadap pencapaian target perhutanan sosial Kaltim, yaitu sebesar 98.927,10 hektare, atau paling besar di Kaltim, dan sudah masuk dalam radar pusat (KLHK). Kami berharap konsep ini bisa terus diimplementasikan dengan kerja-kerja kolaboratif,” ucapnya.
