TANJUNG REDEB — DPRD Berau menyoroti praktik perkawinan anak yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Fenomena ini dinilai bukan semata persoalan hukum, melainkan juga menyangkut pendidikan dan masa depan generasi muda.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong, mengatakan penanganan perkawinan di bawah umur harus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Ia menegaskan, praktik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan berpotensi menghambat tumbuh kembang anak.
“Ini bukan hanya soal hukum, tetapi masa depan. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibebani tanggung jawab rumah tangga di usia dini,” kata Feri.
Ia juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait dampak negatif pernikahan dini. Menurut dia, edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama di lingkungan kampung, sekolah, dan keluarga.
Feri mendorong pemerintah daerah melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman langsung kepada warga. “Edukasi tidak boleh bersifat insidental. Harus terus-menerus,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peran keluarga, khususnya orang tua, dalam membimbing anak. Komunikasi dan pengawasan dinilai menjadi kunci untuk mendorong anak menunda pernikahan hingga usia dewasa.
Ia juga menyinggung peran media dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait risiko perkawinan anak. Media, menurut dia, dapat menghadirkan perspektif alternatif dengan menampilkan kisah anak-anak yang berhasil melalui jalur pendidikan.
“Ini bisa menjadi motivasi bagi anak dan orang tua untuk menunda pernikahan dini,” katanya.
DPRD Berau, kata Feri, berkomitmen mendukung kebijakan yang berorientasi pada perlindungan anak. Ia berharap, melalui sinergi berbagai pihak, angka perkawinan anak di daerah itu dapat ditekan.
“Jika ingin menjadikan Berau sebagai kabupaten layak anak, praktik ini harus dihentikan. Anak-anak seharusnya fokus pada pendidikan,” ujar nya
