BERAU — Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Berau kembali diperkuat melalui pertemuan koordinasi lintas sektor yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Kegiatan berlangsung di Ruang Paris, Hotel Bumi Segah, Senin (17/11/2025), dengan melibatkan berbagai perangkat daerah, aparat keamanan, serta lembaga pendukung perlindungan perempuan dan anak.
Kabid Perlindungan Anak dan Perempuan DPPKBP3A, Sulistiyawati, menyampaikan perkembangan terbaru penanganan TPPO di Berau. Salah satu kasus yang baru ditangani melibatkan tiga warga asal Semarang yang dijanjikan pekerjaan namun akhirnya menjadi korban eksploitasi. Berkat kolaborasi Polres Berau, Dinas Sosial, dan DPPKBP3A, ketiga korban berhasil dipulangkan dengan aman.
Sulistiyawati menegaskan bahwa keberhasilan penanganan kasus tidak boleh membuat kewaspadaan menurun. Berau disebut memiliki tingkat kerentanan tinggi karena letaknya yang strategis dan mobilitas penduduk yang terus meningkat. Di era digital, pola perekrutan dan komunikasi pelaku pun semakin canggih dan sulit dipantau.
Dari sisi geografis, sejumlah wilayah di Berau dinilai rawan menjadi jalur keluar masuk jaringan perdagangan orang, di antaranya:
Akses berbatasan dengan Kalimantan Utara,
Lokasi Pulau Maratua yang dekat dengan Filipina,
Pesisir Biduk-Biduk yang terhubung dengan wilayah Sulawesi,
Dan titik-titik tertentu yang relatif dekat dengan perairan Malaysia.
Selain itu, tingginya arus tenaga kerja, pergerakan wisatawan, serta aktivitas transportasi udara dan laut juga menjadi faktor tambahan yang harus diwaspadai.
Dalam kesempatan tersebut, DPPKBP3A juga menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang justru banyak dilakukan oleh orang dekat, seperti ayah tiri, saudara kandung, bahkan orang tua sendiri. Relawan SAPA dan PATBM terus diberdayakan untuk memperluas edukasi dan pengawasan hingga ke tingkat kampung.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang hadir dalam kegiatan itu menegaskan bahwa karakter Berau sebagai daerah terbuka menuntut pengawasan yang lebih ketat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 330 ribu jiwa yang terdiri dari beragam etnis, arus mobilitas dipastikan akan semakin meningkat.
“Kondisi ini bisa membuka peluang tindak kejahatan jika kita tidak memiliki koordinasi yang kuat,” ujarnya.
Bupati meminta seluruh instansi terkait tidak mengirimkan perwakilan tingkat staf dalam pertemuan penting seperti ini. Menurutnya, pengambilan keputusan berada pada pimpinan sehingga kehadiran langsung sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.
Ia juga mengingatkan bahwa anggaran harus digunakan secara optimal untuk memperkuat pengawasan dan pemantauan, bukan hanya untuk kegiatan seremonial.
Sebagai tindak lanjut, Bupati memastikan akan memanggil seluruh sektor yang terkait pergerakan orang—mulai dari pihak bandara, perhotelan, agen perjalanan, pelaku usaha, hingga perusahaan yang mendatangkan pekerja dari luar daerah—guna membangun sistem pengawasan yang lebih terpadu.
Menutup kegiatan, peserta mendapatkan pembekalan dari Polres Semarang mengenai tren kasus TPPO terkini, modus-modus baru yang sering digunakan pelaku, serta langkah operasional yang harus dilakukan saat menemukan potensi kasus. Diharapkan seluruh gugus tugas dapat menerapkan materi tersebut untuk memperkuat pencegahan dan penanganan TPPO di Kabupaten Berau. (Adv/Sc)
