Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dengan menggelar Rapat Koordinasi Kabupaten Layak Disabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), melalui Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, serta melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat, Warji, menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah bagian penting dari masyarakat yang berhak mendapatkan perlakuan yang setara.
“Kita harus memastikan bahwa tidak ada satu pun pihak yang tertinggal dalam proses pembangunan. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup mandiri, berkontribusi dalam masyarakat, dan memperoleh akses terhadap seluruh layanan publik,” tutur Warji.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengintegrasikan kebutuhan penyandang disabilitas ke dalam kebijakan dan program-program pembangunan. Dalam hal ini, kata Warji, partisipasi aktif dan ruang inklusi menjadi kunci.
“Pemerintah terus berupaya mendorong terciptanya kebijakan yang ramah dan berpihak, serta membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat secara aktif dalam setiap lini pembangunan,” lanjutnya.
Rapat koordinasi ini dinilai menjadi langkah awal yang strategis untuk menyatukan arah dan membangun rencana aksi bersama. Warji menyebut bahwa penting untuk menyusun peta jalan yang jelas terkait peran dan kolaborasi lintas sektor.
“Kita ingin membangun Kabupaten Berau yang benar-benar menghargai perbedaan, mengakomodasi kebutuhan warganya, dan memberikan kesempatan yang setara dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga kehidupan sosial,” jelasnya.
Warji juga memberikan apresiasi kepada DPPKBPPPA atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan ini. Ia berharap, hasil rapat koordinasi dapat mengarah pada sinergi yang konkret antar lembaga, serta terbentuknya kerangka kerja yang jelas dan berkesinambungan.
“Momentum ini harus kita jadikan sebagai titik awal perubahan. Bersama, kita ciptakan Kabupaten Berau yang inklusif, adil, dan nyaman bagi seluruh warganya, tanpa terkecuali,” tutup Warji.
Penulis : Suci
Editor : Fery
