Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau mendorong koperasi dan pelaku UMKM untuk mengambil alih pengelolaan potensi unggulan daerah agar tidak terus-menerus dikuasai oleh tengkulak luar daerah. Dorongan ini disampaikan langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas. Jum’at, (1/08).
Sri Juniarsih menyoroti secara khusus potensi komoditas lokal seperti terasi, kakao, ebi (udang kering), ikan asin, dan bandeng presto yang selama ini belum dikelola secara maksimal oleh masyarakat lokal. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar bahan baku dari produk-produk tersebut justru dibeli oleh tengkulak dari luar provinsi, kemudian dikemas dan dijual kembali dengan label asal daerah nya tersebut.
“Terasi Berau itu kualitasnya terbaik, tapi dijual ke luar, diakui milik provinsi lain. Bahkan, ada yang sampai dibeli sebelum bahannya diproduksi, lengkap dengan deposit dan garam dari luar,” ujarnya.
Kampung-kampung pesisir seperti Pegat Betumbuk disebut sebagai wilayah penghasil terasi unggulan, namun masih minim pengelolaan oleh koperasi lokal. Akibatnya, potensi nilai tambah ekonomi pun dibawa keluar daerah.
Hal serupa juga terjadi pada komoditas kakao Berau, yang disebut sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia setelah Papua, namun masih kalah famous karena dalam hal pengemasan dan promosi.
Ia berharap koperasi-koperasi di tingkat kampung dan kelurahan mampu mengambil peran lebih aktif dalam mengelola potensi ini secara langsung. “Saya ingin koperasi yang kelola, bukan tengkulak. Supaya nilai tambah ekonomi kembali ke masyarakat kita, bukan dibawa keluar Berau,” tegasnya.
Dalam upaya memutus mata rantai tengkulak, Pemkab Berau juga telah menjalin komunikasi intensif dengan Bank Indonesia, yang disebut cukup aktif membantu koperasi di daerah. Meski begitu, keterlibatan BI disebut masih terbatas, mengingat dominasi tengkulak yang masih kuat dalam hal modal dan distribusi bahan baku.
Selain Bank Indonesia, Diskoperindag Berau juga diminta untuk memperkuat peran pembinaan dan pendampingan terhadap koperasi dan UMKM, terutama dalam hal hilirisasi produk lokal dan penguatan pasar.
Kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah seperti Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perkebunan pun dinilai penting untuk mengembangkan rantai usaha dari hulu ke hilir.
“Kalau kita kelola bersama, koperasi yang kuat, masyarakat juga akan kuat. Jangan hanya tergantung pada perusahaan atau PNS. Kita punya semuanya di sini, tinggal kita kelola dengan baik,” tutupnya. (Adventorial)
Penulis : Fery
