Tanjung Redeb – PT Pertamina Patra Niaga kini mewajibkan penggunaan barcode atau QR Code untuk pembelian BBM jenis Pertalite di Kabupaten Berau. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan distribusi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang lebih tepat sasaran.
Sejak awal Juli 2023, Pertamina Patra Niaga telah menerapkan pendataan pengguna QR Code Pertalite di 41 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Kebijakan ini terus diperluas, mencakup wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) serta beberapa daerah di luar Jamali, termasuk Kepulauan Riau, Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Arya Yusa Dwicandra, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, menjelaskan bahwa kebijakan ini bukanlah pembatasan, melainkan pendataan yang bertujuan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan. “Pendataan ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota/kabupaten wilayah Jamali dan sebagian Non Jamali. Untuk provinsi lainnya, sebanyak 283 kota/kabupaten akan menyusul pada tahap berikutnya,” ujarnya.
Menurut Arya, langkah ini diambil untuk membantu pemerintah mengidentifikasi pengguna BBM bersubsidi dan meminimalisir potensi penyelewengan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Hingga awal Juli 2024, tercatat lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite telah mendaftar QR Code.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak. Penggunaan QR Code Pertalite ini merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut,” tambah Arya.
Dengan penerapan barcode ini, masyarakat di Berau kini harus mendaftar dan menggunakan QR Code untuk setiap pembelian Pertalite, sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran. (Fery)
