Tanjung Redeb – Rencana pembangunan 80 unit rumah yang menjadi program Kementerian Sosial (Kemensos) untuk masyarakat Maluang di daerah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada tahun 2023 silam gagal dilaksanakan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Berau Iswahyudi kepada media ini, Kamis (18/01/2024), saat membahas capaian realisasi fisik dan keuangan pada Dinsos Berau dalam mengelola anggaran sepanjang tahun 2023.
“Yang belum tercapai adalah merealisasikan pembangunan perumahan bagi masyarakat Maluang di perbatasan dengan Kaltara. Karena anggaran dari pusat baik dari Kemensos atau PUPR belum tersedia,” jelasnya.
Disampaikannya, tidak tersedianya anggaran tersebut terjadi lantaran terdapat perubahan kebijakan di tubuh pemerintah pusat. Perubahan itu terkait kewenangan kementerian yang bertanggung jawab dalam merealisasikan pembangunan tersebut.
“Rencana mengajukan 80 unit itu harusnya terjadi. Tapi di pusat ada perubahan kebijakan bahwa pembanguan perumahan tidak dapat lagi dianggarkam lewat Kemensos tapi lewat PUPR,” terangnya.
Terlepas dari tidak terjadinya pembangunan tersebut, Iswahyudi menyebut realisasi fisik dan realisasi keuangan dari belanja modal murni dan perubahan yang masuk ke DPA Dinsos selama tahun 2023 mencapai 90 persen.
“Kemarin BLT yang dialolasikan 2.000 orang hanya terealisasi 1.663 orang sesuai usulan kampung dan tidak double dengan penerimaan BLT yang lain,” imbuhnya.
Di samping BLT yang tidak terealisasi sepenuhnya, tambah Iswahyudi, beberapa kegiatan yang lain berjalan sesuai rencana. Kegiatan itu antara lain penanganan lansia, anak-yatim piatu, disabilitas, dan orang terlantar.
“Serta bantuan bagi korban bencana, juga pemberian tunjangan bagi lansia dan yatim piatu tidak mampu sebanyak 700 dan 200 orang,” tandasnya. (TNW)
