Tanjung Redeb – Aksi warga Kampung Pilanjau yang berbondong-bondong mendatangi Kantor Kepala Kampung pada hari kemarin mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Berau, Sakirman. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini menilai bahwa kejadian tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan setempat.
Menurut Sakirman, jabatan Kepala Kampung seharusnya berfungsi sebagai pelayan bagi masyarakat. Sehingga, aksi yang dilakukan oleh warga yang mengunjungi kantor Kepala Kampung untuk menyuarakan keluhan mereka seharusnya tidak perlu terjadi.
“Jabatan Kepala Kampung itu adalah jabatan pelayan masyarakat. Jadi, jika sampai warga harus turun langsung ke kantor untuk mengungkapkan ketidakpuasan, berarti ada yang salah dalam proses pelayanan,” ujar Sakirman, Senin (8/1).
Peristiwa tersebut dipicu oleh keterlambatan pengurusan sertifikat tanah yang telah diajukan oleh warga sejak tiga tahun lalu. Sakirman menilai bahwa waktu yang begitu lama untuk proses sertifikasi menunjukkan adanya kelalaian atau ketidaktertiban dalam administrasi di tingkat pemerintahan kampung.
“Masyarakat sudah mengajukan permohonan sertifikat tanah mereka sejak tiga tahun yang lalu, dan seharusnya itu bisa diselesaikan dengan cepat, apalagi jika memang tidak ada kendala teknis,” kata Sakirman.
Lebih lanjut, Sakirman juga menanggapi soal adanya isu tumpang tindih sertifikat yang menjadi salah satu alasan keterlambatan tanda tangan dari Kepala Kampung. Ia mengingatkan bahwa jika memang ada kasus sertifikat yang tumpang tindih, seharusnya masalah tersebut tidak menghambat seluruh proses pengurusan sertifikat warga.
“Jika ada beberapa sertifikat yang tumpang tindih, maka yang perlu ditahan atau tidak ditandatangani hanya yang bermasalah tersebut. Tidak seharusnya semua sertifikat terhambat,” tambahnya.
Sakirman menegaskan, masalah ini bukan hanya sekadar masalah administrasi, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung.
“Jika pelayanan publik seperti ini terus terjadi, maka masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap aparat pemerintah yang seharusnya bekerja untuk kepentingan mereka,” tandasnya.
Penulis : Fery
